Berita Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU CIpta Kerja Dinilai Advokat Perwakilan Buruh Abu-abu

Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU CIpta Kerja Dinilai Advokat Tim Hukum Buruh Menggugat Abu-abu. Berikut Alasannya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
William Yani Wea, salah satu Advokat Tim Hukum Buruh Menggugat dengan kordinator Dr Hotma Sitompul 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat dinilai abu-abu para perwakilan buruh.

Putusan MK tersebut dinilai wujud dari ketidakpastian hukum. 

William Yani Wea, salah satu Advokat Tim Hukum Buruh Menggugat dengan kordinator Dr Hotma Sitompul mengatakan, ketidakpastian hukum dalam putusan tersebut lantaran MK memberikan jangka waktu dua tahun untuk memperbaikinya.

Seharusnya, MK membuat putusan dengan menyatakan UU Cipta kerja inskontituional permanen, sehingga tidak membuat bingung dan memberikan toleransi terhadap pelanggaran. 

"Inkonstitusional bersyarat ini jelas abu-abu dalam hukum. Menggantung dan tidak berani tegas dalam logika hukum. Jadi putusan ini tidak menghasilka n sebuah kepastian hukum," kata William Yani Wea yang juga Ketua DPD KSPSI dalam siaran tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

William menjelaskan, saat ini pemerintah telah melaksanakan UU Cipta Kerja beserta seluruh PP turunannya. Padahal dalam putusan MK, pemerintah dan DPR jelas melanggar konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU Cipta kerja tersebut.

Baca juga: Pengalaman Pertama Bikin Omnibus Law, DPR Anggap Wajar MK Perintahkan UU Cipta Kerja Diperbaiki

Untuk itu, lanjut William, putusan MK yang jelas dan tegas akan UU Cipta Kerja inskontituional permanen menjadi sangat penting. Dia meminta MK untuk memberikan penjelasan lebih terinci makna dari Inkonstitusional bersyarat. 

"Dari putusan ini jelas pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU," tegasnya.

Baca juga: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, Legislator Golkar Tetap Yakin Omnibus Law Jalan Keluar

MK dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya:

a. Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";

b. Menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali;

e. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved