Hukuman Bertambah Berat Jadi 9 Tahun Penjara, Edhy Prabowo Ajukan Kasasi

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasasi Edhy Prabowo ialah Zainal Abidin.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum kasasi, atas vonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum kasasi, atas vonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI.

Hal tersebut dilihat Tribunnews pada Jumat (26/11/2021), dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari laman SIPP tersebut, Edhy Prabowo mengajukan kasasi pada Rabu (17/11/2021) lalu.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 25 November 2021: 372 Orang Positif, 293 Sembuh, 16 Meninggal

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasasi Edhy Prabowo ialah Zainal Abidin.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Edhy, Soesilo Ariwibowo, belum mau berkomentar terkait kasasi yang diajukan kliennya.

"Maaf, aku belum bisa komentar," kata Soesilo kepada Tribunnews, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: 35 Tahun Jadi Guru, Ibu Arteria Dahlan Sebut Insiden Cekcok dengan Anggiat Pasaribu Cukup Menakutkan

Sebelumya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Edhy Prabowo.

Artinya, PT DKI Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Edhy) dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta."

Baca juga: Dasco Klaim 30 DPD Partai Gerindra Dukung Prabowo Subianto Maju di Pilpres 2024, Tinggal Dilaporkan

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi amar putusan yang dikutip, Kamis (11/11/2021).

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS, dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Uang itu harus dibayar Edhy Prabowo dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Baca juga: AHY:Jika Partai Demokrat Dianalogikan Sebagai Aset Properti, Sertifikat Sah Hanya yang Saya Kantongi

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa, untuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved