Pilpres

Sah, DPRD Kabupaten Bogor Tetapkan Dana Cadangan Pemilu 2024 Sebesar Rp 150 Miliar

Sah, DPRD Kabupaten Bogor Tetapkan Dana Cadangan Pemilu 2024 Sebesar Rp 150 Miliar. BErikut Alasannya

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor pada Kamis (25/11/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna pada Kamis (25/11/2021).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agus Salim dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan para anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Wabup Iwan Setiawan mengatakan rapat ini membahas beberapa agenda antara lain penetapan Perda Dana Cadangan Pemilu 2024, serta pengajuan 2 rancangan Perda (Raperda).

"Terkait Dana Cadangan, kita memastikan bahwa tahun 2024 Kabupaten Bogor siap mengadakan pemilihan kepala daerah," kata Iwan, Kamis (25/11/2021).

Pemkab Bogor dan DPRD sepakat untuk mengalokasikan Rp 150 miliar untuk xana cadangan pemilu ini.

"Tahun 2022 kita anggarkan Rp 50 miliar, tahun 2023 Rp 100 miliar," jelasnya.

Sementara Raperda yang diusulkan dalam rapat paripurna ini adalah Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Raperda Retribusi.

"Raperda Retribusi ini diusulkan untuk menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja. Kita perlu memodifikasi dan merevisi Perda Retribusi Lainnya agar dapat memaksimalkan pendapatan daerah," ungkap Iwan.

Baca juga: Resmikan Program Makmur, Ade Yasin Yakini Produktivitas Pertanian di Kabupaten Bogor Meningkat

Baca juga: Ade Yasin Puas Lihat Jalan Desa Kabupaten Bogor Sudah Bagus Lewat Program Samisade, Ini Rinciannya

Menurut dia, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kesulitan memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tidak ada payung hukumnya.

"Makanya kita buat perda untuk menyesuaikan dengan Online Single Submit dari UU Cipta Kerja sehingga target pendapatan daerah tercapai," papar Iwan.

Dia menambahkan pendapatan dari PBB Kabupaten Bogor saat ini mencapai Rp 100 miliar.

"Kalau tidak ada perda ini maka bisa hilang pendapatan ini," tuturnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved