Breaking News:

Berita Bekasi

Buruh di Bekasi Minta Perusahaan yang Tak Mampu Bayar Upah Sesuai UMK Ajukan Penangguhan

Guntoro menyebut apabila disetujui, UMK 2022 Kabupaten Bekasi nantinya berada di nominal Rp5.055.874.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Rangga Baskoro
Demo buruh di Pemkab Bekasi, Kamis (25/11/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, CIKARANG-- Guntoro Pengurus KSPSI Bekasi Raya optimis bahwa UMK 2022 Kabupaten Bekasi yang direkomendasikan naik sebesar 5,51 persen, akan disetujui oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Oleh sebab itu, mana kala hal tersebut direalisasikan, ia meminta agar perusahaan mematuhi aturan dengan cara membayar upah sesuai UMK yang telah disetujui gubernur.

"Kalau disetujui, kami harap perusahaan bisa mengikutinya," ungkap Guntoro saat dikonfirmasi, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Pengusaha Hotel hingga Masyarakat Lombok Kecipratan Berkah Perhelatan Superbike Mandalika

Baca juga: Ikuti Keinginan Buruh, UMK Kota Bekasi Diusulkan Naik 7,85 persen

Guntoro melanjutkan apabila disetujui, UMK 2022 Kabupaten Bekasi nantinya berada di nominal Rp5.055.874.

Upah tersebut akan diberlakukan bagi karyawan yang bekerja di bawah 1 tahun.

Namun, bagi yang telah bekerja lebih dari 1 tahun, Guntoro mengharapkan terdapat penyesuain gaji sehingga nilainya tidak terlalu jauh dari standar UMK 2022.

"Kalau UMK ini kan memang untuk yang baru bekerja di bawah 1 tahun. Tapi kalau yang sudah di atas 1 tahun, nominal itu jadi patokan dan sudah pasti angkanya enggak boleh jauh-jauh dari nilai UMK," tuturnya.

Baca juga: VIDEO Buruh Tuntut UMK Naik 7,2 Persen, Wakil Bupati Bogor Sebut Tidak Bisa Intervensi

Apabila terdapat perusahaam yang tak mampu membayar dengan nilai UMK 2022, ia juga berharap agar manajemen mengajukan penangguhan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat.

Namun, penangguhan harus disertai laporan keuangan yang menunjukkan kerugian nilai atau defisitnya laba yang dialami perusahaan selama 2 tahun terakhir.

Baca juga: Usut Tuntas Dalang Keciruhan, Polisi Ingatkan Ormas Pemuda Pancasila Tak Boleh di Atas Hukum

"Ada mekanismenya ketika perusahaan tidaj mampu, bisa mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jabar. Harus menyertakan laporan keuangan yang 2 tahun berturut2 merugi dan sudah diaudit oleh akuntan publik sebagai dasar pengajuan penangguhan UMK," kata Guntoro. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved