Breaking News:

Omnibuslaw

Andi Ghani Menangis karena tak Menyangka Mahkamah Konstitusi Menolak Omnibuslaw

Presiden Buruh KSPSI Andi Ghani tak kuasa menahan sedih saat mendengar majelis hakim MK menolak UU Omnibuslaw.

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Valentino Verry
Warta Kota/ Miftahul Munir
Presiden KSPSI Andi Gani menangis saat tahu hakim MK menolak UU Omnibuslaw. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Buruh KSPSI Andi Ghani menangis sesugukan di atas mobil komando setelah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Omnibuslaw, Kamis (25/11/2021).

Ia merasa bersyukur bahwa MK sudah menolak Omnibuslaw dan perjuangan selama dua tahun tidak sia-sia.

Baca juga: Insiden Baku Hantam Polisi dan TNI Didamaikan Para Komandan, Pengamat Ingatkan Potensi Balas Dendam

Dengan demikian, kata dia, perjuangan panjangannya dapat membuktikan bahwa Omnibuslaw tidak sesuai Undang-undang.

"Perjuangan panjang kita, bisa kita buktikan, dengan kerja keras luar biasa," katanya.

Ia sebagai pemimpin buruh mengambil resiko atas penolakan Omnibuslaw di Indonesia.

Namun, dia tidak menjelaskan secara detail resiko yang diambil para buruh dan pemimpim serikat buruh yang hadir dalam unjuk rasa.

Dengan penolakan Omnibuslaw ini, maka sudah membuktikan Tuhan bersama dengan buruh demi kesejahteraan.

"Kita siapkan perlawanan berikutnya, kalau pemerintah main-main dengan buruh Indonesia, terima kasih kawan-kawan dan terima kasih MK," tegas Andi.

Baca juga: Anggara Minta Presiden Jokowi Tidak Dibawa-bawa, karena Pembiayaan Formula E Bersumber dari APBD

Rencananya, KSPSI bakal mengadakan unjuk rasa di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, 30 November 2021.

Di sana ia akan menuntut upah buruh yang layak kepada Gubernur Jawa Barat.

"Baik sebelum kita bubar, kita datangi Balai Kota DKI Jakarta, kita tuntut upah yang layak," ucapnya.

Gugatan yang diajukan buruh dalam UU Cipta Kerja ini terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam hal ini penghapusan aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali.

Buruh juga menggugat UU Cipta Kerja soal pekerjaan alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti untuk pekerja, upah dan upah minimum.

Baca juga: Tingkatkan Kamtibmas, Tokoh Pemuda Jakarta Barat Minta Kapolda Metro Jaya Tambah Personil di Polsek

Selain itu, gugatan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved