Siap Turun ke Jalan, Din Syamsuddin: Berani Bubarkan MUI, Mereka akan Berhadapan dengan Umat Islam

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Mantan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Din Syamsuddin menegaskan siap turun ke jalan jika ada yang berani membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia menyebut, pihak-pihak berupaya membubarkan MUI akan berhadapan dengan umat Islam se Indonesia.

Din menegaskan, sebagai umat Islam terlebih mantan ketua Umum MUI, dirinya tak akan rela ada pihak yang ingin membubarkan perkumpulan ormas Islam itu.

Baca juga: Gus Yaqut Dicibir karena Gunakan Penerjemah saat Kunjungan ke Saudi, Guntur Romli Pasang Badan

“Ketahuilah, kalau ada pihak, siapa pun mereka, yang berani membubarkan MUI maka mereka akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh tanah air,” tegas Din Syamsuddin seperti dikutip dari Antara, Senin (22/11/2021).

“Sebagai yang pernah memegang amanah sebagai Ketua Umum MUI dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI saya siap turun lapangan.”

Din berpendapat, munculnya tagar di media sosial agar MUI dibubarkan seiring dengan ditangkapnya Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain tidak perlu ditanggapi serius.

Namun, jika keinginan MUI dibubarkan menguat karena alasan tersebut itu berarti dapat diduga kuat ada orang di balik layar.

“Desakan itu boleh jadi asli, maka itu menunjukkan bahwa kelompok anti Islam/Islamofobia yang merasa mendapat dukungan,” ujarnya.

Baca juga: Cyber Army Ulama dan Anies Baru Ide, MUI DKI Sindir Buzzer yang Kepanasan, Denny Tegaskan Tak Takut

Seperti telah diberitakan, Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang anggota Majelis Ulama Indonesia terkait aksi jaringan teroris Jamaah Islamiyah.

Adalah Ahmad Zain An Najah yang awalnya disebut Polisi berinisial A-Z-A. Ahmad Zain ditangkap bersama Farid Okbah dan satu orang lainnya berinisial A-A.

Baca juga: Gugatannya Ditolak PTUN, Kubu Moeldoko Siapkan Strategi Lain,Sebut Kekalahan sebagai Awal Kemenangan

Ahmad Zain An-Najah merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf (LAM BM ABA), sedangkan Fadir Ahmad Okbah merupakan Anggota Dewan Syariah LAM BM ABA. Sedangkan Anung Al Hamat sebagai pendiri Perisai Nusantara Esa.

LAM BM ABA merupakan lembaga pendanaan yang dikelola oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Sedangkan Perisai Nusantara Esa merupakan organisasi sayap kelompok Jamaah Islamiyah.

Ketiganya tersangka tersebut ditangkap di sejumlah rumah di Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi menyebut, ketiganya diduga terlibat dalam jaringan Kelompok Teroris Jamaah Islamiyah yang menggalang dana untuk mendukung aksi terorisme.

Baca juga: Mencekam, Dua Ormas Bentrok di Karawang, Mobil Bertuliskan GMBI Hancur, Begini Kesaksian Warga

MUI telah menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah sebagai anggota Komisi Fatwa, terhitung sejak hari ditangkapnya.

Wapres angkat bicara

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena ada anggotanya yang terlibat kasus terosime, tidak rasional.

“Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional."

"Saya sependapat dengan para tokoh itu,” kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat itu, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 23 November 2021: 394 Orang Positif, 434 Sembuh, 9 Meninggal

Wapres menilai, apabila ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka yang harus segera dibenahi adalah masalahnya, bukan pembubaran organisasi.

“Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu."

"Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” ujarnya.

Baca juga: Moeldoko Cs Kalah Lagi di Pengadilan, Kali Ini Gugatan Minta Disahkan Negara Ditolak PTUN Jakarta

Wapres pun menguraikan beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam pemberantasan terorisme, mulai dari pembuatan fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Dalam kaitan dengan soal terorisme, saya kira MUI pagi-pagi sudah membuat fatwa tentang terorisme sebagai tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad."

"Fatwa inilah kemudian yang dijadikan sebagai rujukan, referensi dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme."

Baca juga: Pekan Depan ke Papua, Jenderal Andika Perkasa Bakal Paparkan Konsep Selesaikan Konflik Tanpa Perang

"Dan MUI tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), yang ketuanya juga saya sendiri."

"Saya sendiri yang mengetuai itu.”

“Ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk terorisme di Menkopolhukam."

Baca juga: Penegak Hukum Kini Tak Bisa Langsung Panggil Anggota TNI, Polri: Equality Before the Law

"TPT ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme."

"Bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” ungkap Maruf.

Wapres mendukung dilakukannya penegakan hukum yang adil dan sesuai ketentuan, terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.

Baca juga: Panggil Anggota TNI Harus Lewat Komandan, Panglima: Soal Teknis, Bukan Berarti Tutup Pemeriksaan

“MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme."

"Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus (dihukum),” tegas Wapres.

Maruf menegaskan, MUI bukan lembaga teroris.

Baca juga: Cekcok Arteria Dahlan dengan Wanita Mengaku Anak Jenderal, Panglima TNI Tunggu Pemeriksaan Polisi

MUI telah menjadi rekan pemerintah dalam memberantas terorisme.

Oleh karena itu, kedua hal tersebut (penangkapan anggota dan terorisme), tidak dapat dihubungkan.

“MUI bersama BNPT terus melakukan upaya-upaya untuk kontra radikalisme dan juga langkah-langkah deradikalisasi."

Baca juga: Telegram Panglima Terbit, Aparat Penegak Hukum Ingin Panggil Anggota TNI Kini Harus Lewat Komandan

"Jadi, kalau MUI secara lembaga dianggap justru tidak memperhatikan terorisme, itu suatu kesalahan besar."

"Karena memang sejak awal MUI sudah justru merupakan partner pemerintah di dalam penanggulangan terorisme."

"Jadi, saya kira Ini yang perlu dipahami,” bebernya, dalam keterangan pers di kediaman Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Ada Pria Berpangkat Brigjen Saat Wanita Mengaku Keluarga Pejabat TNI Cekcok dengan Arteria Dahlan

Terkait upaya yang disinyalir sebagai penyusupan teroris ke dalam MUI, Maruf menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah kejadian yang tidak dapat dihindari.

Sebab, MUI merupakan organisasi besar yang di dalamnya berkumpul banyak sekali representasi organisasi massa.

"Lebih dari 60 organisasi Islam bergabung di situ, dan juga ada beberapa tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh zuama yang juga bergabung."

Baca juga: Agar Tak Ada Fitnah, Komisi I DPR Minta Cekcok Arteria Dahlan dengan Wanita di Bandara Diusut Tuntas

"Artinya, MUI itu adalah organisasi yang berkumpulnya, selain representasi ormas dan pemimpin-pemimpin, yang begitu besarnya itu,” ulasnya.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi, kata Maruf, juga merupakan salah satu faktor tercepat dalam mengubah pola pikir seseorang.

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.tv