Gelar Unjuk Rasa, Ikatan Mahasiswa NU Tuntut Menteri Agama di-Reshuffle

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) kembali menggelar unjuk rasa menuntut untuk Menteri agama di-Reshuffle.

Aksi ke-2 ini dilakukan di depan Istana Kepresidenan dengan masa yang lebih banyak dari sebelumnya, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).

Aksi tersebut digelar untuk meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kepada Yaqut Cholil Qoumas yang selama diberikan amanah untuk memimpin tidak berani membenahi korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

Serta tidak berani membangun sistem yang kuat untuk melawan korupsi di lingkunganya dari praktik korupsi yang dilakukan oleh internal maupun mitra kerjanya.

Selain itu, fakta yang terjadi terhadap intervensi-intervensi struktural yang di lakukan dalam menjelang Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang akan diselenggarakan di Lampung, sudah jelas ini menyalahi aturan.

Kedua, mengutuk Kemenag terhadap penyalahgunaan anggaran yang dilakukan menjelang Mukhtamar NU ke-34 untuk pemenangan kakak kandungnya yang sebagai calon ketua PBNU Yahya Cholil Staquf dengan bukti-bukti yang ada dengan menunggangi program moderasi beragama.

Baca juga: Melihat Efek Samping, Respons Antibodi, dan Efikasi Vaksin Zifivax yang telah Mendapatkan Izin BPOM

Baca juga: TAK LAGI REPOT! Begini Cara Cetak KK, Akta Kelahiran, dan Kependudukan Secara Mandiri

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Saudi Arabia Kembali Buka Umrah untuk Jemaah Indonesia, Simak

"Bukti sudah ada dalam peran melakukan sabotase, dan meminta kepada beberapa oknum agar tidak memecahbelah NU dengan statmen keberlangsungan dilaksanakanya acara Mukhtamar NU padahal bukan panitia atau pengurus PBNU," kata Koordinator aksi Rosi.

“Bukti bahwa Kementerian Agama dengan berbagai macam hal yang telah dilakukan, seperti membooking 7 hotel dilampung mengatasnamakan Kemenag, melakukan agenda terselubung atas nama kegiatan Dialog kerukunan internal umat beragama di hotel Aria Barito," tambahnya.

Hal ini sudah menjadi bukti kuat sebagai dasar untuk di-reshuffle.

Selain itu Kemenag juga telah melakukan intervensi struktural kepada Rektor maupun kanwil untuk membantu pemenangan calon.

Kemudian selama pandemi kementerian agama banyak sekali program yang terindikasi korupsi dan tidak diselesaikan.

"Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa ASN ditingkat instansi pemerintah manapun harus bersikap netral, bahwa ASN harus bersikap netral dalam berpolitik, setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," tegas salah satu orator, Abror.

"Serta tidak boleh ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Jika tidak di-reshuffle maka kami akan kerahkan masa yang lebih besar," tutupnya.