Breaking News:

Berita Depok

Besok, Pemkot Depok Umumkan Besaran UMK, Kenaikan Tidak Lebih dari 3 Persen

Mohamad Thamrin menyebut, terdapat sejumlah pertimbangan yang menentukan kenaikan UMK Depok

Penulis: Mochammad Dipa | Editor: Feryanto Hadi
kontan.co.id
Ilustrasi rupiah. 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Mohamad Thamrin, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memastikan akan ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Depok Tahun 2022.

Hanya saja, lanjut Thamrin, keputusan besaran kenaikan upah tersebut masih menunggu keputusan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

"Kami akan sampaikan rekomendasi formula upah minimum di Kota Depok tahun 2022 kepada Wali Kota Depok, Senin 22 November 2021. Kalau untuk yang menetapkan (UMK) adalah pak Gubernur," kata Mohamad Thamrin dalam keterangannya, Minggu (19/11).

Baca juga: Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan: Upah Minimum di RI Terlalu Tinggi Dibandingkan Produktivitas

Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan yang menentukan kenaikan UMK.

Salah satunya, perhitungan UMK berdasarkan formula yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ada kenaikan setiap tahun, tetapi mungkin gak besar karena memang aturannya berbeda. Di tahun ini tidak lebih dari 3 persen,” karena terdapat perbedaan aturan dari tahun sebelumnya," katanya kepada berita.depok.go.id, Jumat (19/11/21).

Baca juga: Kalah dari Pasangan Jepang di Ajang Indonesia Masters, Marcus/Kevin Gagal Pertahankan Gelar Juara

Baca juga: Upah Buruh Cuma Naik 1 Persen, Ekonom Prediksi Pertumbuhan Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat Loyo

Ia menjelaskan, untuk penetapan UMK saat ini berdasarkan formula yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan sebelumnya, menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain formula dari PP tersebut, lanjut Thamrin, juga terdapat pertimbangan dari BPS (Badan Pusat Statistik). Di antaranya, rata-rata pendapatan per kapita, biaya konsumsi setiap rumah tangga dan anggota rumah tangga yang bekerja di setiap rumah.

"Semua itu sudah dihitung oleh BPS. Jadi besok (Senin) kami akan sampaikan formula upah minimum ke Pak Wali. Tentunya rekomendasi yang disampaikan tidak boleh keluar dari PP Nomor 36 Tahun 2021," pungkas Thamrin. 

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved