Pemerintah Bakal Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat izin prakarsa penetapan 1 Maret sebagai hari besar nasional.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com/Wijaya Kusuma
Relief di Monumen Serangan Umum 1 Maret di Museum Benteng Vredeburg. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat izin prakarsa penetapan 1 Maret sebagai hari besar nasional.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan, berdasarkan penyusunan naskah akademik dan kajian yang tersedia, usulan nama untuk hari nasional dimaksud adalah ‘Hari Penegakan Kedaulatan Negara.’

Hari itu untuk mengenang kembali ‘Hari Serangan Umum di Jogja’ yang terjadi pada 1 Maret 1949, yang merupakan langkah strategis Indonesia untuk mematahkan argumentasi internasional kala itu.

Baca juga: Takkan Ada Penyekatan Saat Libur Nataru, Pelaku Perjalanan Belum Divaksin Bakal Disuntik di Tempat

Tujuannya untuk membuktikan kepada dunia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih ada dan cukup kuat, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.

Bahtiar menegaskan, pada prinsipnya Kemendagri mendukung upaya percepatan proses penyusunan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penetapan 1 Maret sebagai hari besar nasional.

“Upaya ini benar sudah dilakukan sejak akhir tahun 2018, tahapan ini memang agak relatif berhenti karena pandemi."

Baca juga: Anggota Komisi Fatwa Diciduk Densus 88, Maruf Amin Minta MUI Lebih Hati-Hati Rekrut Anggota

"Upaya ini dilanjutkan kembali pada tahun 2020, kami bersurat kepada Pemda DIY untuk melanjutkan upaya penyusunan hari Serangan 1 Maret menjadi hari besar nasional,” kata Bahtiar di Seminar Nasional Serangan Umum di Jogja, Selasa (16/11/2021).

Bahtiar mengatakan, saat itu Kemendagri meminta Pemda DIY untuk melengkapi seluruh prosedur dan substansi yang diperlukan, sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) atau Keppres tentang penetapan hari besar nasional.

Bahtiar juga membenarkan pihaknya telah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang menugaskan Mendagri untuk menjadi inisiator yang mengajukan izin prakarsa.

Baca juga: Stafsus Presiden: Kesalahan Personal Jangan Dibebankan kepada MUI yang Punya Ribuan Ulama Moderat

“Hari ini adalah bagian rangkaian yang sudah dilakukan sejak tahun 2018, agak terhenti sejak pandemi."

"Pada tanggal 1 November bersama Dirjen Otda, Dirjen Keuda, kami matur ke Jogja."

"Mendagri telah menyampaikan secara tegas, prinsipnya Kemendagri mendukung upaya percepatan tersebut,” ungkapnya.

Baca juga: Fadli Zon Tak Lagi Berkicau di Twitter Usai Ditegur Prabowo, Riza Patria: Tanya Langsung Aja

Bahtiar mengatakan, naskah akademik yang merupakan bahan dasar penyusunan untuk mengajukan izin prakarsa kepada Presiden melalui Mensesneg, pada prinsipnya sudah ada dan tengah diproses Kemendagri.

“Kami di Kemendagri sedang memproses, bahan-bahan yang sudah ada, sudah ada naskah akademik."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved