Info BPJS Kesehatan

Komitmen FKTP Melalui Evaluasi KBK Harus Diperkuat

Dalam prosesnya, seluruh kinerja FKTP dipantau melalui serangkaian indikator dan secara rutin dilakukan evaluasi.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. BPJS Kesehatan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PKBK Capaian Bukan Oktober 2021 yang dilakukan secara daring, Senin (15/11/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk memperkuat sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) yang ditetapkan bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat, Purwati mengatakan, dalam prosesnya, seluruh kinerja FKTP dipantau melalui serangkaian indikator dan secara rutin dilakukan evaluasi.

“Berdasarkan hasil evaluasi bulan pelayanan Oktober 2021, ada cukup banyak Puskesmas yang mendapatkan norma kapitasi sebesar 100 persen. Ini pencapaian yang cukup baik dan sisanya rata-rata sudah mencapai lebih dari 90 persen,” ungkap Purwati dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi PKBK Capaian Bukan Oktober 2021 yang dilakukan secara daring, Senin (15/11/2021).

Selain itu, kata dia, atas kerja sama dari seluruh FKTP yang ada, beberapa indikator yang ditetapkan juga banyak yang sudah tercapai.

“Kami apresiasi utamanya pada indikator kepatuhan yang mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan September sebesar 60 persen dan pada Oktober ini mencapai 97 persen,” imbuhnya.

Kegiatan evaluasi yang juga dihadiri oleh lembaga kesehatan lain ini dilakukan sekaligus menjadi sarana diskusi atas berbagai kendala yang dihadapi oleh FKTP di lapangan dalam penerapan KBK.

Selain itu diharapkan dari evaluasi ini juga setiap FKTP yang hadir dan belum maksimal dalam pencapaiannya dapat mengejar pencapaian maksimal hingga akhir tahun sehingga ke depannya bisa mencapai 100 persen sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), Mulyono mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kepada FKTP yang telah melakukan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dinamika perubahan yang terjadi saat ini, ia menyebut seluruh FKTP harus bisa melakukan penyesuaian terjadap perkembangan dengan menyiapkan strategi khusus dalam pemberian layanan kepada peserta.

Menurut Mulyono, saat ini di Jakarta sendiri surah ditetapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) level 1 yang artinya kita harus menyiapkan strategi khusus dalam menyikapi perubahan ini sehingga bisa mencapai indikator penilaian yang sudah ditetapkan dengan tetap memaksimalkan layanan kepada masyarakat.

“Selain itu perlu diingat bahwa kita tetap harus melakukan edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan agar protokol kesahatan tetap berjalan dengan maksimal selama proses pelayanan,” tutur Mulyono.

Sesuai pesan yang disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mulyono mengatakan bahwa diharapkan seluruh FKTP dapat lebih menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder seperti IDI, Dinas Kesehatan atau lembaga kesehatan lainnya dalam berkomunikasi mengenai permasalahan teknis di lapangan.

Hal ini penting karena di lapangan seringkali ditemukan masalah-masalah etika atau hukum yang perlu masukan yang lebih dari lembaga-lembaga tersebut sehingga kedepannya dapat meminimalisir permasalahan pelayanan kesehatan bagi peserta.

Sebagai informasi, belum lama ini BPJS Kesehatan menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Klaster Lembaga Pemerintaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2021.

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sebagai apresiasi atas inovasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

KBK yang diterapkan di BPJS Kesehatan bertujuan untuk mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved