Breaking News:

Pilpres 2024

Presidential Threshold di Pilpres 2014 dan 2019 Ancam Persatuan Nasional, Persulit Perempuan Nyapres

Ambang batas pemilihan presiden pada Pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti dua pasangan calon mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial.

tribunnews.com
Pakar politik Siti Zuhro menyatakan, ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti dua pasangan calon mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. Foto ilustrasi: Real count Form C1 Pilpres 2019 pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemilihan Umum di Indonesia menerapkan kebijakan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold.

Pada pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 diterapkan presidential threshold 20 persen, yang kemudian dianggap menimbulkan polarisasi di kalangan pendukung calon masing-masing, sehingga berpotensi mengancam perpecahan persatuan nasional.

Kebijakan presidential threshold menuai kontroversi, pro dan kontra, bahkan gugatan dari sejumlah pihak, mulai dari masyarakat, pakar hukum tata negara hingga tokoh politik hingga mantan menteri.

Calon dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suaran Pilpres 2019 di Kediaman Prabowo Subianto di Jakarya, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. Warta Kota/Feri Setiawan
Calon Presiden dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suaran Pilpres 2019 di Kediaman Prabowo Subianto di Jakarya, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. Warta Kota/Feri Setiawan (WARTA KOTA/FERI SETIAWAN)

Termasuk pakar politik Siti Zuhro ikut angkat suara terkait presidential threshold.

Siti Zuhro menyatakan, ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold pada Pemilihan Umum 2014 dan 2019 yang diikuti oleh dua pasangan calon mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional.

Dalam diskusi publik bertajuk, “Pilpres 2024: Menyoal Presidential Threshold” yang disiarkan di kanal YouTube Forum Insan Cita, yang dipantau dari Jakarta, Minggu (14/11/2021) Siti Zuhro mengatakan, ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi atau keterwakilan tidak efektif.

Baca juga: Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Mari Kita Lawan Demokrasi Kriminal!

Baca juga: Ganjar The Next Jokowi Jadi Tagline Relawan Jokowi Mania Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

"Mengapa? Karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja,” kata Siti Zuhro.

Padahal, menurut Siti, sistem multi partai dengan jumlah yang banyak, serta masyarakat Indonesia yang majemuk tidak seharusnya hanya memunculkan dua pasangan calon saja.

Dengan hanya dua pasangan calon, hal tersebut mengakibatkan sistem multi partai dan masyarakat majemuk menjadi tidak terwakilkan dalam skema pemilihan presiden, sehingga membutuhkan upaya yang lebih tinggi dalam rangka menjamin kepentingan rakyat dan membangun demokrasi yang substantif.

Selain masalah keterbatasan jumlah pasangan calon, Siti juga berpendapat, ambang batas pemilihan presiden mengakibatkan kompetisi berlangsung secara tidak adil.

Baca juga: Panen Hujatan Usai Sebut Anies Gubernur Pembohong, Elektabilitas Giring Justru Melejit

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved