Berita DPRD Kabupaten Bogor

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo Somasi Media Online di Bogor

Teguh Widodo merasa keberatan dengan pemberitaan salah satu media online yang menudingnya turut menerima aliran dana pungli di Pasar Citeureup.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo Somasi Media Online di Bogor. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo somasi media online di Bogor.

Pemberitaan tanpa check and recheck dalam sebuah pemberitaan cukup disesalkan.

Baca juga: Popularitas Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor Melambung Diikuti Politisi Muda Lainnya

Sebab, pemberitaan tanpa ada kebenaran faktanya telah melanggar UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo merasa keberatan dengan pemberitaan salah satu media online yang menudingnya turut menerima aliran dana pungutan liar (pungli) di Pasar Citeureup.

Politisi asal PKS ini melayangkan somasi dan meminta pemimpin media online tersebut meminta maaf dan klarifikasi selambat-lambatnya 3x24 jam.

"Kami tegaskan bahwa Teguh Widodo selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak menyetujui apalagi menerima aliran dana pungli," kata Edi Iriawadi Ketua Tim Kuasa Hukum Teguh Widodo.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Terbitkan Buku Emanberani, Ini Kata Rudy Susmanto

Tim hukum beranggotakan 8 orang, yakni Iswahyudi, Deni Afne, Krisbiono, Murdoko, Iwan Kusmawan, Ronida, dan Sutrisno Uloli.

Berita yang dimaksud berjudul 'Soal Pungutan Liar Kades Citeureup akui punya dasar hukum dugaan aliran dana ke oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PKS' dan 'Main receh, warga Citeureup sayangkan sikap Kades dan oknum Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PKS'. Berita tersebut dimuat pada Rabu, 3 November 2021.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Bentuk Pansus untuk Bahas 4 Raperda, Ini Pesan Rudy Susmanto

Atas keberatan tersebut, Teguh Widodo telah menghubungi pihak redaksi untuk mengoreksi dan mencabut berita karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi mencemarkan nama baik dan pembunuhan karakter.

"Tapi sampai surat ini dibuat belum ada koreksi atau pencabutan isi berita tersebut kecuali berita ketiga dengan judul 'Pungli Pasar Satu dan Dua Citeureup OKP Inspira Bogor Desak Kepolisian Usut Keterlibatan Oknum Dewan," paparnya.

Edi menambahkan, berita tersebut merupakan tindakan trial by the press atau peradilan melalui media dan menjatuhkan vonis bahwa kliennya telah bersalah melakukan dukungan terhadap pungli di Pasar Citeureup serta menerima aliran dana dari pungli tersebut.

"Fakta sebenarnya, klien kami sudah menjalani tupoksinya sebagai anggota dewan dan mendapat perintah langsung dari ketua DPRD serta diketahui oleh Fraksi PKS untuk mengadvokasi tentang keluhan masyarakat mengenai ketertiban masyarakat di wilayah Desa Citeureup," katanya.

Tim Kuasa Hukum Teguh Widodo beranggotakan 8 orang, yakni Iswahyudi, Deni Afne, Krisbiono, Murdoko, Iwan Kusmawan, Ronida, dan Sutrisno Uloli.
Tim Kuasa Hukum Teguh Widodo beranggotakan 8 orang, yakni Iswahyudi, Deni Afne, Krisbiono, Murdoko, Iwan Kusmawan, Ronida, dan Sutrisno Uloli. (Istimewa)

Lebih lanjut, Edi menyatakan, kliennya memberi waktu tiga hari kedepan untuk mendapat respon atas somasi tersebut.

"Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi maka kami akan mempertimbangkan untuk menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers dan melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pelanggaran pidana sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2003 tentang ITE," tandasnya. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved