Info DPRD Kota Bogor

Tampung Aspirasi PKL, Komisi II Bakal Panggil Bos Pasar dan SKPD Terkait

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Rusli Prihatevy dan dihadiri oleh anggota Komisi II Mahpudi Ismail serta Siti Maesaroh.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. DPRD Kota Bogor
Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok B II Pasar Kebon Kembang dan PKL eks Bioskop Presiden. 

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR — Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) Blok B II Pasar Kebon Kembang dan PKL eks Bioskop Presiden, sebagai tindak lanjut dari banyaknya aduan para pedagang ke DPRD, Kamis (8/10/2021) lalu.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy dan dihadiri oleh anggota Komisi II Mahpudi Ismail serta Siti Maesaroh.

PKL Blok B II Pasar Kebon Kembang mengadukan nasibnya ke Komisi II perihal adanya relokasi yang dilakukan oleh pihak Perumda PPJ. Sementara PKL eks Bisokop Presiden mengadu direlokasi oleh Kecamatan Bogor Tengah dan Perumda PPJ.

Sebagai perwakilan pedagang Blok B, Uni Eli meminta agar diberikan kesempatan untuk berdagang lagi. Karena menurutnya PKL Blok B II tidak melanggar Perda Tibum, dengan berdagang di halaman pasar, bukan di trotoar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy. (Dok. DPRD Kota Bogor)

“Kami bukannya tidak mau direlokasi, tapi kami ini kan PKL. Kami tidak mungkin bisa membiayai kios karena biayanya tinggi. Tolong kami bapak ibu dewan,” ujarnya.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto: Masjid Harus Jadi Pusat Kebangkitan Umat

Baca juga: DPRD Kota Bogor Dengar Curhat Warga Selama Reses

Baca juga: Ambruk Jelang PTM, Komisi IV DPRD Kota Bogor Langsung Sidak SDN Otista

Di lokasi yang sama, PKL eks Bioskop Presiden mengadukan persoalan dilakukannya pemagaran terhadap lokasi berdagang mereka oleh pihak Kecamatan Bogor Tengah dan Perumda PPJ. Hal itu pun menyebabkan tidak dapat berdagangnya para PKL yang sudah ada didalam kawasan bioskop.

Untuk itu, Rusli mengaku akan menindaklanjuti aduan dari para PKL dengan memanggil pihak Perumda PPJ dan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kami serius untuk menindaklanjuti aduan warga ketika mereka ingin memperjuangkan hak-hak mereka. Maka kami mencoba memfasilitasi dan akan menindaklanjutinya. Kami akan tindaklanjuti dengan Perumda PPJ, Disperindag, Pol PP dan lainnya agar ada solusi konkret," ujar Rusli. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved