Breaking News:

Akses 4.906 Pinjol Ilegal Diputus Sejak Tahun 2018

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan langkah aktif penghentian aktivitas pinjol ilegal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sela

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Mohamad Yusuf
Kemenkominfo
Menkominfo Johnny G. Plate dalam Webinar Memilih Fintech Terpercaya di Tengah Maraknya Pinjaman Online Ilegal, Jumat (29/10/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, KOJA - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap ribuan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat sejak tahun 2018 silam. 

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan langkah aktif penghentian aktivitas pinjol ilegal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku.

Menurut Johnny, pinjol ilegal itu tersebar pada beragam platform baik situs, penyedia aplikasi seperti Google, Play Store, juga situs file sharing maupun media sosial. 

“Terhitung sejak tahun 2018 hingga 26 Oktober 2021, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 4.906 konten fintech (financial technology) atau pinjaman online yang melanggar peraturan perundang-undangan,” jelasnya, melalui keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021). 

Johnny menegaskan pemutusan akses ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di ruang digital. 

“Kami mengajak seluruh elemen publik aktif terlibat mewujudkan ekosistem digital Indonesia, khususnya layanan jasa keuangan pinjaman online agar semakin kondusif dan semakin produktif,” jelasnya. 

Baca juga: Diapit 3 Jenderal, Gaya Menlu Retno Marsudi Bikin Salah Fokus, Pakai Sepatu Kanan-Kiri Beda Warna

Baca juga: TAK DISANGKA, Uang Ratusan Juta Terkumpul Ketika Penjual Gorengan Bongkar Tabungan dari Ember

Baca juga: Dampak Corona, Pemerintah Jepang Beri Setiap Anak hingga Usia 18 Tahun, Subsidi Uang Rp12,7 Juta

Pemutusan akses konten pinjol ilegal bersumber dari tiga jalur laporan yakni aduan masyarakat, patroli siber Kementerian Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Setelah hasil penemuan dikumpulkan, langkah selanjutnya disampaikan kepada OJK untuk dilakukan verifikasi sebelum ditindaklanjuti dengan pemutusan akses. 

“Laporan tersebut juga turut diteruskan kepada pihak kepolisian agar dilakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut,” ujarnya. 

Baca juga: Melihat Efek Samping, Respons Antibodi, dan Efikasi Vaksin Zifivax yang telah Mendapatkan Izin BPOM

Baca juga: TAK LAGI REPOT! Begini Cara Cetak KK, Akta Kelahiran, dan Kependudukan Secara Mandiri

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Saudi Arabia Kembali Buka Umrah untuk Jemaah Indonesia, Simak Persyaratannya Berikut

Guna menjaga ruang digital tetap produktif, masyarakat diimbau supaya semakin bijak dalam memilih produk dan juga penyedia jasa keuangan, termasuk pinjaman online.

“Di saat yang bersamaan, aparat penegak hukum melakukan tindakan atas pinjaman online ilegal yang telah meresahkan masyarakat,” katanya. (jhs)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved