Anggota DPR RI Fadholi Soroti Tingginya Stunting, Penanganan secara Kolaboratif Perlu Ditingkatkan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Sosialisasi dan peringatan bahaya stunting bagi anak-anak Indonesia masih terus dilakukan oleh pemerintah agar prevalensinya yang saat ini sebesar 27,67 persen dapat terus turun.  

Kasus stunting lebih banyak terjadi pada masyarakat kurang mampu.

Tetapi penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja jika ibu hamil dan keluarganya tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam pengasuhan anak sejak dalam kandungan.

• Cuci Tangan Pakai Sabun Tidak Hanya Mencegah Penyebaran Covid-19 Tapi juga Stunting

Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di kabupaten semarang Provinsi Jawa Tengah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi mendukung pemerintah memberi perhatian khusus terhadap Program percepatan penurunan stunting.

Stunting merupakan kekurangan gizi kronis pada bayi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak sehingga kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya.

Fadholi menyebut, titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

Di sisi lain, anak dan balita merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan.

Baca juga: Gerakan P2L Kementan Diyakini Mampu Turunkan Angka Stunting

"Dengan ini tentu kita semua berharap bahwa persoalan stunting, kematian ibu atau kematian bayi bisa ditekan dengan berbagai langkah kolaboratif," ujarnya saat memberikan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga dalam Pencegahan Stunting di Semarang belum lama ini.

Fadholi yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI pun mendorong pemerintah memberi perhatian khusus terhadap stunting ini.

Sebab, menurutnya, persoalan stunting menyangkut masa depan penerus bangsa agar menjadi generasi berkualitas dan mampu berdaya saing.

Meski demikian, ia menyadari untuk mengatasi stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah.

Ia menyebut, upaya penanganan bersama dengan melibatkan banyak pihak perlu terus dilakukan.

Baca juga: Program Desa Berdaya Generasi Maju  Bidik  Wilayah NTT yang Memiliki Angka Stunting  Tinggi

Fadholi menambahkan, upaya mendukung percepatan penurunan stunting ini di antaranya melalui penambahan gizi kepada masyarakat.

"Permasalahan keluraga, terutama permasalahan ekonomi juga berperan dalam memperburuk kondisi stunting. Karenanya, pemerintah perlu melakukan pendampingan dalam upaya mengatasi stunting ini. Misalnya, bantuan peningkatan gizi kepada masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Ahmad Taufik, S.Kom, MAP selaku Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Menguatkan Mitra Kerja BKKBN dalam mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting

Ia menjelaskan kondisi pandemi, pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan penurunan angka stunting. Namun hasilnya masih minim. Oleh sebab itu, pada awal tahun 2021 Presiden RI, Joko Widodo menunjuk langsung BKKBN sebagai Koordinator dalam upaya percepatan penurunan stunting.

"Tentu ini menjadi tugas berat bagi kami dalam mempercepat penurunan angka stunting. Bapak Presiden RI mengharapkan BKKBN bisa menurunkan angka stunting hingga 50 persen dari kondisi sekarang, hingga di tahun 2024 diharapkan bisa mencapai angka 14 persen," ucapnya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan dapat produktif dalam pembangunan, sehingga harus menjadi keluarga berkualitas yaitu keluarga yang mandiri, sehat, sejahtera yang memiliki wawasan ke depan yang bertanggung jawab, harmonis.

Kualitas SDM dimulai dari keluarga, anak dalam kandungan dan dilahirkan diharapkan menjadi anak yang sehat, karena keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama bagi anak-anak dalam pendidikan karakter.