Breaking News:

Terkait Kasus Kecelakaan Busway Inspektorat dan BPK Harus Audit Transjakarta

Inspektorat dan BPK harus turun dalam kondisi Transjakarta yang seperti ini. Periksa kelaikan bus, perekrutan sopir dan lain sebagainya

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
istimewa
Nur Afni Sajim 

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Legislator mendesak Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Hal ini menyusul insiden kecelakaan maut yang menewaskan dua orang di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pada Senin (25/10/2021) pagi lalu.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Nur Afni Sajim mengatakan, DPRD DKI dan Pemprov DKI telah mengucurkan dana subsidi untuk Transjakarta sekitar Rp 1 triliun lebih pada 2021.

Terbaru, pemerintah telah memberikan subsidi sekitar Rp 775 miliar kepada Transjakarta melalui pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2021.

“Inspektorat dan BPK harus turun dalam kondisi Transjakarta yang seperti ini. Periksa kelaikan bus, perekrutan sopir dan lain sebagainya,” ujar Afni dari Fraksi Demokrat pada Rabu (27/10/2021).

Afni mengatakan, subsidi diberikan untuk menunjang berbagai keperluan operasional Transjakarta, seperti membayar gaji karyawan dan sebagainya. Termasuk, kata dia, meringankan tarif bus selama ini, sehingga setiap penumpang hanya dibebankan Rp 3.500 per orang.

Baca juga: Usai Kecelakaan Maut Transjakarta, Wagub DKI Meminta PT Transjakarta Evaluasi Jam Operasional Sopir

“Kejadian ini memberikan citra yang buruk kepada pemerintah, dalam hal ini DPRD dan Pemprov DKI. Karena tujuan subsidi itu kan agar masyarakat yang naik Transjakarta bukan sekadar transportasi massal, tapi aman dan nyaman,” kata Afni.

Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti naiknya nilai subsidi yang diajukan Transjakarta menjadi Rp 3,2 triliun pada 2022 ini. Dengan angka yang sebesar itu, dia menginginkan pelayanan Transjakarta lebih maksimal untuk masyarakat.

Apalagi keberadaan bus Transjakarta ini diharapkan dapat mendorong masyarakat agar beralih memakai angkutan umum dari kendaraan pribadi. Jangan sampai kecelakaan maut, membuat masyarakat khawatir naik Transjakarta.

“Jadi ini harus ada evaluasi, karena ada kaitannya juga dengan subsidi Transjakarta yang diberikan Pemda DKI. Total pada 2022 yang kami bayarkan kepada Transjakarta itu Rp 3,2 triliun, tapi kalau pelayanannya tidak memuaskan konsumen itu kan buat apa kami bayarkan subsidinya,” ketus dia.

Seperti diketahui, dua armada Transjakarta milik operator Bianglala Metropolitan dengan nomor body BMP 211 dan BMP 240 mengalami kecelakaan saat melintas di sekitar wilayah MT Haryono, Jakarta Timur. Akibatnya, dua orang meninggal dunia sementara puluhan lainnya luka-luka.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved