Breaking News:

Berita Nasional

Kemendagri: Pengaturan Dukcapil Turut Wujudkan Indonesia Yang Tertib, Adil dan Makmur

Kemendagri: Pengaturan Dukcapil Turut Wujudkan Indonesia Yang Tertib, Adil dan Makmur. Berikut Selengkapnya

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Teguh Setyabudi saat membuka acara diklat yang diikuti 51 Kepala Dinas Dukcapil tingkat kota, kabupaten dan provinsi di Novotel Mangga Dua, Jakarta Barat pada Selasa (26/10/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah daerah diminta mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui pengaturan penduduk secara benar.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi saat membuka acara pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Selasa (26/10/2021).

Kegiatan yang digelar Badan Pengembangan SDM Kemendagri ini diikuti oleh 51 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari tingkat kota, kabupaten dan provinsi.

Acara ini digelar di Hotel Novotel Mangga Dua Square, Jakarta Utara selama empat hari dari Selasa (26/10/2021) sampai Sabtu (29/10/2021).

Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, diklat digelar agar mereka memahami tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat di bidang dukcapil.

Harapannya, mereka dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di wilayah tugasnya masing-masing.

Hal itu juga telah tercantum dalam Pasal 26 ayat 3 UUD 1945, bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan UU.

Amanat ini, kata dia, merupakan pengakuan negara yang sangat hakiki serta menjabarkan tujuan negara, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Baca juga: Pemilu 2024, Kemendagri: Dibutuhkan, Penyelenggara Pemilu yang Juga Mampu Tangani Covid-19

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Perangkat Daerah Harus Laksanakan Otonomi Demi Kepentingan Rakyat

“Tentunya melalui pengaturan warga negara dan penduduk secara benar,” ujar Teguh berdasarkan keterangannya pada Rabu (27/10/2021).

Menurutnya, regulasi itu juga mengamanatkan perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara. Terutama dalam memperoleh hak publik dan hak sipil di bidang administrasi kependudukan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved