PPKM

Anies dan Mendagri Tito Digugat soal Penerapan PPKM, Wagub Ariza: Akan Disikapi dengan Baik

Wagub DKI Ariza mengatakan, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, segala gugatan akan dihadapi secara baik dan bijak.

Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021) malam. 

WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta lantaran aturan PPKM.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak mempersalahkan adanya gugatan tersebut.

"Itu hak warga untuk tuntut, masukan, rekomedasi, kritik itu hak kita negara berdemokrasi," ucap Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021) malam.

Politikus partai Gerindra ini menuturkan bahwa Pemprov DKI tidak antikritik.

Ariza mengatakan, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, segala gugatan akan dihadapi secara baik dan bijak.

"Semua tuntutan, gugatan apapun akan kami sikapi baik. Kami anggap semua itu bagian dinamika, masukan yang kami harap jadi positif ke depan lebih baik," ucapnya.

Namun demikian, Ariza meminta setiap warga yang ingin mengajukan gugatan untuk dapat membuktikan dengan data yang ada.

Baca juga: Partai NasDem: Aturan Wajib Tes PCR Bikin Kebijakan Vaksin dan Pelevelan PPKM Jadi Tak Bermakna

Baca juga: Berstatus PPKM Level 2, Ganjil Genap di DKI Jakarta Ditambah Jadi 13 Lokasi, Berikut Lokasinya

"Mohon dipahami agar apapun tuntutan, harapan, gugatan, tolong sesuaikan dengan data dan fakta yang ada," ujarnya.

Sebagai informasi, selain Gubernur Anies, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito turut digugat di PTUN Jakarta terkait penerapan PPKM.

Gugatan ini masuk dalam nomor perkara 237/G/2021/PTUN.JKT dengan penggugat Ferry Polii, dkk.

Adapun produk hukum yang digugat adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1182 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya) yang diterbitkan Anies.

Baca juga: Ariza Imbau Masyarakat Waspada dan Jaga Prokes saat di Angkutan Umum, karena PPKM Makin Longgar

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya) yang diterbitkan Tito.

Kemudian, Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diterbitkan Ganip.

Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan Anies, Tito, dan Ganip telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penggugat juga meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah produk hukum yang diterbitkan mengenai PPKM itu. Serta, memerintahkan Anies, Tito, dan Ganip untuk mencabut aturan tersebut.

Baca juga: PPKM Level 2, Transjakarta Berlakukan Kapasitas Angkut 100 Persen

Selain itu, jika gugatan dikabulkan, Anies, Tito, dan Ganip dihukum dengan membayar biaya perkara yang diajukan Ferry.

"Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," tulis detail perkara dalam laman PTUN Jakarta. (m27)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved