Breaking News:

Pinjaman Online

Mahfud MD: Pinjaman Online Ilegal Tak Penuhi Syarat Hukum Perdata, Pemiliknya Bisa Dijerat UU ITE

Mahfud MD mengatakan, para pemilik pinjaman online ilegal bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pornografi.

Tribunnews.com
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Jumat (22/10/2021), pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat hukum perdata sebagai lembaga usaha yang diakui oleh negara. Foto dok: Mahfud MD saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (19/5/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA --​​​​​ Pinjaman online (pinjol) ilegal tidak memenuhi syarat hukum perdata sebagai lembaga usaha yang diakui oleh negara.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

"Secara perdata kami menganggap itu tidak memenuhi syarat. Terutama syarat subjektifnya karena ada sebagian hal-hal dan kemudian yang kedua secara pidana sudah ada alternatif seperti yang kami kemukakan," kata Mahfud.

Tak hanya itu. Bahkan menurut Mahfud, para pemilik pinjaman online ilegal bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pornografi, seperti menyebarkan foto-foto berkonten asusila di media sosial.

"Ada Pasal 27 Pasal 29 Pasal 32. Nah Pasal 27 itu misalnya penyebaran foto tidak senonoh atau foto porno yang disebar untuk mengancam orang untuk malu dan banyak kasus ini. Nanti semuanya akan ditindaklanjuti," jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, penindakan hukum terhadap pinjol ilegal telah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Perusahaan Pinjol di Jakut Ternyata Pekerjakan Ratusan Pegawai, Jalankan Lima Aplikasi Ilegal

Baca juga: Polres Metro Bekasi Kumpulkan Barang Bukti untuk Bergerak Terkait Pinjol Ilegal

"Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan dan sudah kita sudah tetapkan. Nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum karena tentu ada setuju dan tidak. Tetapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman," ujar Mahfud.

Oleh karena itu, pemerintah telah bersungguh-sungguh akan terus menindaklanjuti dan menindak tegas pinjol ilegal di Indonesia.

"Pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun ancaman," katanya.

Mahfud pun meminta masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal agar melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian bila mendapatkan ancaman dan teror dari pinjol ilegal.

Baca juga: Wakapolres Metro Jakarta Pusat Ungkap Perusahaan Pinjol Ilegal Berani Beri Komisi 12 Persen

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved