Breaking News:

Kriminalitas

Sidang Perdana Judicial Review UU KUHP, Alvin Lim Fokus Soal Penghentian Penyelidikan Sepihak

Sidang Perdana Judicial Review Terhadap UU Nomor 8 Tentang KUHP, LQ Indonesia Lawfirm Fokus Soal Penghentian Penyelidikan Tak Sesuai Prosedur Formil

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim di Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (1/1/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Permohonan Judicial Review terhadap Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diajukan LQ Indonesia Lawfirm ke Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki sidang perdana pada Kamis (21/10/2021).

Dalam sidang beragendakan pemeriksaan pendahuluan yang digelar secara virtual itu dihadiri Founder sekaligus Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim.

Dalam kesempatan tersebut, Alvin Lim menyampaikan alasannya mengajukan permohonan Judicial Review terhadap Pasal 77 ayat 1.

Di antaranya penghentian penyelidikan dengan alasan perkara bukan termasuk tindakan pidana.

Penghentian penyelidikan tersebut dijelaskan Alvin Lim menyalahi prosedur formil.

Sebab, merujuk Pasal 191 ayat (1) KUHAP, pihak yang berwenang menentukan sebuah perkara termasuk dalam kategori pidana adalah Pengadilan Negeri.

"Pasal 191 KUHAP dengan jelas menerangkan bahwa yang berwenang menentukan sebuah perkara apakah pidana atau bukan adalah Pengadilan Negeri," papar Alvin Lim pada Kamis (21/10/2021).

"Maka dengan adanya pihak kepolisian menghentikan sebuah penyelidikan dengan alasan bukan tindak pidana melangkahi dan mengangkangi wewenang pengadilan," tegasnya.

Baca juga: Ciptakan Polri yang Bersih dan Presisi, LQ Indonesia Lawfirm Ajukan Judicial Review UU Tentang KUHAP

Lewat Judicial Review, pihaknya ingin mengembalikan kewenangan dan marwah pengadilan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Semua ini kami lakukan demi masyarakat. Sehingga apabila laporan polisi pada tingkat penyelidikan dihentikan sepihak, masyarakat dapat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved