Breaking News:

Berita Nasional

Wakil Menkeu: Mau Ganti Pembangkit Listrik dengan Energi Terbarukan, Butuh Proses yang Panjang

Saat ini dari sekian banyak pembangkit listrik di Indonesia, mayoritasnya berbasis atau bersumber dari energi fosil seperti batu bara contohnya.

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
ISTIMEWA
Ilustrasi: Jaga Pasokan Listrik, PLN Fokus Pembelian Batu Bara Langsung dari Pemilik Tambang dan Kontrak Jangka Panjang. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuju cita-cita mencapai netral karbon pada abad ini.

Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara mengatakan, untuk menuju visi tersebut diperlukan waktu dan anggaran yang cukup.

Seperti diketahui, saat ini dari sekian banyak pembangkit listrik di Indonesia, mayoritasnya berbasis atau bersumber dari energi fosil seperti batu bara contohnya.

Baca juga: PLN Dukung Program Container Farming Pertama di Ibu Kota, Percepat Masa Tanam Hidroponik

Apabila ingin merombak seluruh pembangkit listrik berbasis fosil menjadi pembangkit energi baru terbarukan (EBT), tentu saja bukanlah hal mudah serta membutuhkan proses panjang.

Suahasil menjelaskan, banyak pembangkit listrik yang saat ini dalam masa kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan memiliki durasi kontrak yang cukup panjang.

Jika kontrak tersebut dihentikan lebih cepat, tentu saja diperlukan perhitungan terkait kompensasi.

Apabila PLN tidak bisa memenuhi kompensasi yang telah ditentukan, hal ini akan berdampak buruk dalam penilaian dan iklim investasi di Indonesia.

Baca juga: PLN Gerak Cepat Atasi Gangguan Listrik di Jakarta Barat

"Yang namanya pembangkit itu punya kontrak dengan PLN. Kontrak pembangkit itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang," ucap Suahasil dalam diskusi Harian Kompas bertemakan Energi Terbarukan, Kamis (21/10/2021).

"Maka dari itu kita harus hati-hati. Kalau kita mengatakan pembangkit batubara dilakukan early retirement atau dihentikan lebih cepat dari masa kontrak yang ada, maka harus ada sejumlah kompensasi. Tentu hitung-hitungannya harus ada," sambungnya.

Permasalahan tak hanya sampai disitu, apabila seluruh pembangkit berbasis fosil telah diberhentikan, PLN harus sudah memiliki kerjasama dengan pembangkit listrik lainnya, terutama pembangkit berbasis EBT.

Baca juga: Pemerintah Diminta Optimalkan Pembangkit Tenaga Batu Bara Rendah Emisi

Untuk menghadirkan pembangkit EBT, lanjut Suahasil, diperlukan juga dana untuk investasi.

"Sehingga kita membutuhkan uang untuk kompensasi atas pembangkit eksisting, dan kita perlu memerlukan uang untuk membangun pembangkit baru berbasis EBT," papar Suahasil.

"Kita juga harus desain, berapa yang ditanggung APBN dan uang yang dibantu internasional," pungkasnya. (Tribunnews/Ismoyo)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved