Breaking News:

Pemilu 2024

Durasi Jabatan Presiden Lama dan Baru Tak Boleh Terlampau Jauh untuk Hindari Kegaduhan Politik

Jojo menjelaskan, UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur tahapan pemilu berlangsung selama 20 bulan.

Editor: Yaspen Martinus
tribun jabar
Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengingatkan, dalam menetapkan jadwal, perlu disusun tahapan pemilu yang presisi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Jadwal pemilihan umum (pemilu) 2024 hingga kini belum ditetapkan.

Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengingatkan, dalam menetapkan jadwal, perlu disusun tahapan pemilu yang presisi.

Hal itu dimaksudkan agar jarak waktu antara tahapan pemilu dengan masa jabat presiden yang sedang menjabat, tak terlalu panjang.

"Tahapan pemilu yang disusun itu harus presisi, dia tidak boleh lebih dari durasi jabatan kekuasaan."

"Dan bila kurang dari durasi jabatan, maka ia tidak boleh terlampau jauh seperti yang saya sebutkan delapan bulan atau enam bulan," ujarnya, dalam webinar bertajuk 'Desain Jadwal Pemilu 2024 dan Fokus Timsel KPU-Bawaslu', Rabu (20/10/2021).

Jojo menjelaskan, UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur tahapan pemilu berlangsung selama 20 bulan.

Secara matematis, jika pemilu digelar pada Mei, maka tahapan pemilu dimulai pada Oktober 2022.

"Saya pikir kalau April atau Mei (pemilu) dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai tahun 2014, maka saya pikir keajegan itu perlu menjadi bahan pertimbangan untuk kita menyusun tahapan," tuturnya.

Jojo menyebut ada konsekuensi jika jarak waktu antara terpilihnya presiden secara definitif di Pilpres 2024 nanti, dengan tempo berakhirnya masa jabatan presiden yang sedang menjabat.

Jika durasinya terlalu panjang, misalnya ada rentang waktu delapan bulan, hal itu akan mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan yang sedang berlangsung.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved