Breaking News:

Pemilu 2024

Komposisi Unsur Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat di Pansel KPU-Bawaslu Dinilai Tak Penting

Pada pansel KPU-Bawaslu, ada 11 anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Editor: Yaspen Martinus
bawaslu.go.id
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, tak setuju tim pansel KPU-Bawaslu 2022-2027 dibagi dalam segmentasi-segmentasi tertentu.

Pada pansel KPU-Bawaslu, ada 11 anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Ketua Pansel KPU-Bawaslu ini dijabat oleh Juri Ardiantoro yang juga Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), dan pernah menjadi Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Baca juga: Lima Pekan Beruntun Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Kuning dan Oranye Berkurang

Menurut Zainal, tak ada urgensi untuk membagi segmentasi-segmentasi tertentu.

"Karena pada dasarnya memang sudah dibagi locusnya."

"Locusnya itu tahapan pansel substantif, selanjutnya adalah tahapan politik," kata Zainal dalam diskusi virtual bertajuk Timsel KPU-Bawaslu 2022-2027: Sebuah Catatan Krusial yang diadakan Perludem, Minggu (17/10/2021).

Baca juga: DAFTAR Lengkap PPKM Jawa-Bali Hingga 1 November 2021, Jakarta Membaik ke Level 2

Zainal mengatakan, jika memang pemerintah ingin menuangkan idenya dalam hal ini, seharusnya hal tersebut dilakukan di tahapan politik, yakni saat fit and proper test di Komisi II DPR, bukan di ranah pansel.

"Pemerintah adalah bagian dari partai politik dan bagian dari konstruksi di DPR. Pemerintah punya koalisi di DPR," ulas Zainal.

Menurutnya, seharusnya pansel KPU-Bawaslu tidak berbasis segmentasi seperti sekarang, melainkan berbasis kepada kualitas yang paham segala hal tentang kepemiluan dan turunannya, atau istilahnya teknokratis.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Bertambah Jadi Delapan, Bengkulu Sumbang Dua

"Saya kurang bisa menerima logika di mana harus ada namanya representasi pemerintah dan lain-lain sebagainya," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved