Breaking News:

Kriminalitas

Pengamanan Lemah, Situs Resmi Pemerintah Diretas untuk Dijadikan Situs Judi Online

Pengamanan Lemah, Situs Resmi Pemerintah Diretas untuk Dijadikan Situs Judi Online. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Dr Pratama Persadha. 

Misalkan isu yang trending yang sedang terjadi, contohnya musim pemilu atau sedang ada tender tertentu, maka harus berupaya untuk mampu memetakan motif dibelakang suatu serangan. 

Karena motifnya selalu dinamis, bisa berbeda-beda.

“Perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki. Serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan," jelas Pratama. 

Baca juga: 2 Miliar Pengguna Google Chrome Terancam Jadi Korban Zero Day Attack, Berikut Cara Antisipasinya

"Lalu gunakan teknologi Honeypot dimana ketika terjadi serangan maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya,” terang Pratama.

Selain itu, perlu juga memasang sensor cyber threads intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. 

Terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar - standar keamanan informasi yang sudah ada.

"Masih banyak website pemerintah maupun perguruan tinggi yang belum diperbaiki. dan masih menampilkan iklan judi beberapa domain tersebut. Kita lihat bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online," terangnya.

Ditambahkan Pratama, Maka perlu segera disahkannya UU PDP, yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. 

Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air. 

Selain itu, karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah yang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved