Breaking News:

KPAI Dorong Proses Hukum Tragedi Susur Sungai Yang Reggut Nyawa 11 Siswa MTs Harapan Baru

KPAI merekomendasikan kepada Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kwarnas Pramuka untuk membuat regulasi bersama

Dok. Humas Kemendikbud
komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti memberikan paparan saat membuka kegiatan Antisipasi Tindak Kekerasan Peserta Didik Jenjang SMP Angkatan III di Jakarta, Selasa (15/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyampaikan keprihatian atas tragedi kegiatan Kepramukaan berupa 'Tadabur Alam/ yang salah satu aktktivitasnya adalah susur sungai Cileueur, Kabupaten Ciamis.

Dimana dalam kegiatan susur sungai itu, yang telah merengut 11 korban jiwa dan 2 siswa dalam keadaan kritis di RSUD Ciamis.

Kesebelas korban adalah peserta didik kelas VII MTs Harapan Baru yang usianya berkisar antara 12-13 tahun. Susur sungai ini merupakan kegiatan kepramukaan yang diikuti oleh 150 peserta didik.

"KPAI menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang dialami, pastilah tidak menduga kehilangan anaknya secara tiba-tiba melalui sebuah kegiatan Kepramukaan berupa susur sungai," kata Retno, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Dengarkan Curhatan Ayah Korban Susur Sungai, Dada Ridwan Kamil Bergetar-Ikut Menangis Dalam Pelukan

Baca juga: Tersangka Insiden Susur Sungai Sempor Timpa Siswa SMPN 1 Turi Sleman Ditahan di Polres Sleman

Kasus serupa pernah terjadi pada 21 Februari 2020 di SMPN 1 Turi Sleman, Jogjakarta yang dikuti oleh 249 peserta didik dengan korban meninggal sebanyak 10 anak.

Seharusnya, kata Retno kasus Sleman menjadi pembelajaran semua pihak dan momentum mengevaluasi kegiatan Kepramukaan yang dilakukan di alam bebas. "Bukan tidak boleh, tetapi penyelenggara haruslah mampu melakukan mitigasi resiko sebelum melaksanakan kegiatan," kata Retno.

Agar kasus serupa tidak terulang kembali, kata Retno maka KPAI merekomendasikan kepada Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kwarnas Pramuka untuk membuat regulasi bersama yang akan melahirkan standar atau SOP penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di alam bebas, yang tidak hanya dilakukan oleh ekskul Kepramukaan tetapi juga ekskul lain yang terkait.

"Misalnya Kelompok Pecinta Alam. Regulasi ini penting, agar seluruh kegiatan di alam yang dilaksanakan sekolah harus merujuk pada regulasi dan SOP tersebut," katanya.

KPAI akan mentoring Kemendikbudristek dan Kementerian Agama agar diselenggarakan pelatihan kepada para pendidik dan kepala sekolah terkait regulasi/SOP penyelenggaraan kegiatan sekolah di alam bebas, dan juga pelatihan bagaimana melakukan mitigasi resiko.

Mitigasi resiko itu kata Retno misalnya sekolah harus menyiapkan peralatan keselamatan, sekolah harus melakukan pemetaan peserta yang bisa berenang dan tidak, juga pemetaan apakah peserta dalam kesehatan sehat fisik.

"Jika tidak dalam kondisi prima atau fit, maka sebaiknya tidak mengikuti kegiatan. Lalu sekolah wajib melapor kepada Polsek atau Basarnas setempat ketika melaksanakan acara," katanya.

Tujuannya kata Retno agar jika terjadi sesuatu ada tim penyelamat, dan jika kondisi membahayakan maka tim Basarnas bisa menginfokan kepada pihak sekolah agar kegiatan dihentikan.

"Lalu KPAI mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ke 11 anak tersebut, sebagaimana diatur dalam KUHP," ujar Retno.(bum)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved