Instruksi Ketua MPN PP, Pengurus Wilayah dan Cabang Diminta Data Masalah Warga Imbas Pandemi Covid19

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Para pengurus Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP diminta untuk mendata permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Persoalan yang direkam terutama berkaitan dengan pagebluk Covid-19, seperti kebutuhan gadget untuk para pelajar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno.

“Inilah waktunya kalian menginventarisir permasalahan yang ada di daerah, yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat, utamanya dengan adanya pandemi Covid-19. Jadi, kita hanya menginventarisir dan memberi masukan kepada pemerintah,” kata Japto pada Senin (18/10/2021).

Hal itu dikatakan Japto saat webinar kebangsaan bertajuk ‘Merajut Keadilan Sosial dalan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara’ pada Senin (18/10/2021) petang.

Kata dia, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu contohnya dunia pendidikan, yaitu para pelajar harus menjalani pembelajaran secara online untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pembelajaran secara online dinilai menimbulkan masalah ekonomi baru, yaitu pengadaan gadget bagi para pelajar untuk bersekolah.

Baca juga: Empat Anggota Komplotan Pencuri Motor Dibekuk Polres Jaktim, Satu Pelaku Masih Buron

Baca juga: Rachel Vennya Mengaku tidak Dikarantina Sama Sekali di Wisma Atlet, Ini Penjelasannya

“Bicara sosial, kita lihat akibatnya (Covid-19), saya ambil contoh anak-anak sekolah tidak bisa sekolah, mereka belajar lewat Zoom (sekolah online) dari rumah. Tidak semua anak sekolah punya gadget,” ujar Japto.

“Sudah nggak punya gadget, dan sekalipun punya nggak ada Wi-Fi atau paket kuota internet buat belajar,” lanjutnya.

Menurutnya jika pemerintah tidak bisa mengatasi dampak Pandemi Covid-19, para organisasi kemasyarakatan, partai partai politik harus bersinergi membantu pemerintah.

Meski begitu, Japto mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang mengalokasikan anggaran belanja untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Anggaran itu digunakan untuk berbagai sektor di antaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial-budaya.

Baca juga: Saat Tabrak Wanita di Tol Sedyatmo, Sopir Taksi Online Sempat Lihat Korban dari Spion

Baca juga: Saat Tabrak Wanita di Tol Sedyatmo, Sopir Taksi Online Sempat Lihat Korban dari Spion

“Ini keputusan yang cepat dari pimpinan negara kita mengatasi hal ini. Sebaliknya, kalau tidak diawasi dengan benar ini kesempatan korupsi yang terbesar yang terjadi di bangsa Indonesia, sehingga pengawasannya juga harus ketat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Bambang Sulistomo menyoroti sikap partai politik yang dianggap tidak lagi mewujudkan keadilan sosial di tanah air.

Mereka dinilai sibuk dengan kepentingannya masing-masing.

“Apakah partai-partai politik dalam menyusun Undang-Undang itu, Omnibus Law, apakah ada unsur keadilan sosial disebut? Tidak ada. Ini karena apa? Tidak teguh dalam pendirian, padahal ini adalah warisan leluhur para pendiri negara. Padahal keadilan sosial ini impian kita bersama,” ujar Bambang. (faf)