Kementerian BUMN
Anggota Partai Golkar Desak Presiden Jokowi Bubarkan Kementerian BUMN karena Tumpang Tindih
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Andurrahman meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN, karena tidak efektif.
lihat foto
Misalnya, Menteri teknis dari kelompok X bisa mengarahkan perusahaan BUMN demi kepentingan menteri teknis tersebut.
Hal ini tentu perlu dipikirkan agar perusahaan BUMN benar-benar lepas dari unsur politis dan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Keenam, dengan adanya Kementerian BUMN sebenarnya pengawasan dan pembinaan perusahaan bisa lebih baik.
Karena kehadiran Kementerian BUMN mengawasi betul jalannya perusahaan.
"Intervensi menteri teknis dari kelompok dan golongan tertentu dapat seminimal mungkin diantisipasi karena Kementerian BUMN pun ikut mengawasi. Sebab dalam penentuan suatu program, dibutuhkan keselarasan pandangan antar berbagai pihak," ujarnya.
Baca juga: Tiru Gaya Ahok, Irwandi Tinjau Pengerukan Kali Johar Baru untuk Antisipasi Banjir dan Genangan
Pada kesempatan ini, Nasim juga mempertanyakan, apakah pembentukan super holding perusahaan BUMN bisa bekerja lebih baik dari sebelumnya dalam menghasilkan laba.
"Tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Karena terbentuknya super holding company hanya akan menjadikan aset perusahaan terlihat membesar, sehingga memiliki modal banyak untuk menjalankan berbagai program," ucapnya.
"Jika kita menghendaki adanya terobosan pada perusahaan BUMN, maka memperbaiki sistem menjadi keniscayaan yang pertama harus dilakukan," katanya.
"Tanpa perbaikan sistem di dalam perusahaan BUMN, holding seberapa besar pun takkan mendatangkan apa-apa. Apalagi jika induk holding adalah perusahaan yang bermasalah karena diisi orang-orang bermasalah. Pilihan pembentukan holding secara terburu-buru menjadi kekeliruan yang bakal mendatangkan masalah baru," pungkasnya.
