Kementerian BUMN

Anggota Partai Golkar Desak Presiden Jokowi Bubarkan Kementerian BUMN karena Tumpang Tindih

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Andurrahman meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN, karena tidak efektif.

Editor: Valentino Verry
Tribunnews.com
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, meminta pemerintah mempertimbangkan untuk membubarkan Kementerian BUMN. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan pembubaran Kementerian BUMN.

Menurut Maman, sebaiknya Kementerian BUMN hanya dijadikan badan atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis. 

Nantinya, kata Maman, badan atau super holding itu hanya memiliki tugas dan fungsi koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas antara perusahaan BUMN. 

Namun, untuk fungsi kontrol, penentuan sumber daya manusia, supervisi, pelaporan, dan lainnya mesti dikembalikan kepada kementerian teknis masing-masing. 

Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19, Ini 5 Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Hal ini dilakukan agar program kementerian teknis dan perusahaan BUMN bisa selaras dan memiliki sistem kontrol satu pintu. 

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menilai usulan tersebut sulit diwujudkan. 

"Sulit menjawab pertanyaan itu, karena dalam kenyataannya banyak perusahaan BUMN yang saat ini masih mencatat kerugian,” ujarnya.

“Baik kerugian disebabkan karena tata kelola yang menimbulkan beban utang menggunung, ataupun disebabkan kesalahan strategi bisnis yang menyebabkan perusahaan gagal mendapatkan peluang besarnya untuk menghasilkan laba," lanjut Nasim Khan. 

Selain itu, lanjut wakil rakyat asal Dapil III Jawa Timur ini, belum semua sektor BUMN membentuk holding. 

Kendati nantinya, holding sudah berdiri untuk semua bidang, Nasim memandang keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan. 

"Sebenarnya keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja," ucapnya. 

Baca juga: Kementerian Pertanian: Kinerja Sektor Pertanian Tak Terganggu di Masa Pandemi Covid-19

"Kinerja perusahaan holding akan diawasi secara khusus oleh Menteri BUMN atau Kepala Badan Pengelola BUMN, agar berjalan sebagaimana mestinya," imbuhnya. 

Nasim membeberkan bahwa pembubaran Kementerian BUMN dan pengalihan perusahaan-perusahaan BUMN ke Kementerian Teknis bisa dilakukan. 

Akan tetapi masih butuh pertimbangan sejumlah hal, antara lain, pertama, Super holding company yang dicita-citakan sudah siap dibentuk. 

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved