Breaking News:

Berita Nasional

UNAIDS Dukung Kelompok Marjinal Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

UNAIDS Dukung Kelompok Marjinal Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
briefing pers PBB di Indonesia bertajuk Upaya Pemulihan Covid-19 Melalui Respon Sosial dan Ekonomi' pada Kamis (15/10/2021).  

“Betul-betul terasa sekali, kalau kita melihat dari beberapa penemuan, misalnya dari Jaringan Indonesia Positif yang melakukan survei terhadap lebih dari 1.000 orang HIV, menunjukkan ada sekitar 46% responden di awal pandemi 2020 yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, 44% kehilangan pendapatan, dan 19% tidak mampu membayar sewa tempat tinggalnya,” papar Yasmin. 

Terdengar ironis, ketika pemerintah menganjurkan warganya untuk “Stay at Home”, ada kelompok masyarakat yang justru tidak sanggup mempertahankan rumah mereka. 

“Artinya marjinalisasi ini membuat mereka harus keluar dari rumah, satu-satunya tempat mereka berlindung, atau juga satu-satunya tempat yang diharapkan bisa menjadi tempat mereka mengisolasi diri agar tidak menyebarkan covid-19,” ucapnya. 

Pada titik inilah UNAIDS mengambil peran, untuk memastikan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. 

Baca juga: Ancaman Pidana di Atas Lima Tahun, Polisi Menahan Pelaku KAZ yang Diduga Mencabuli Anak di Kembangan

Dalam konteks program bersama Multi-Partner Trust Fund (MPTF), UNAIDS Indonesia berupaya menjembatani kesenjangan bagi orang-orang dengan HIV dan populasi kunci, agar dapat terlindungi dari efek ekonomi sosial akibat pandemi. 

“Kami bekerjasama dengan ILO dan UNDP, telah mengidentifikasi individu-individu yang terdampak pandemi untuk mengikuti pelatihan skill membangun kewirausahaan. Intinya memberikan bekal kepada mereka untuk dapat bangkit dari dampak covid-19 ini,” tukas Yasmin.  

Tapi UNAIDS juga menyadari, akar masalah dari peliknya situasi yang dihadapi kelompok marjinal, adalah tindakan diskriminatif dari orang-orang di sekitar mereka. 

Karena itu UNAIDS bekerja sama dengan Yayasan Kusuma Buana, mengembangkan platform kebijakan online agar orang-orang dapat lebih memahami apa itu inklusivisme, khususnya terhadap pengidap HIV dan populasi kunci. 

“Kami mendorong advokasi kebijakan yang bisa memastikan, bisa mendorong inklusivisme di tempat kerja, untuk memberikan lingkungan yang aman bagi orang HIV dan populasi kunci,” ujarnya. 

Perlindungan itu bisa diberikan, salah satunya melalui pembaharuan hukum. 

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak Menilai DKI Terlalu Memaksakan Diri Menggelar Formula E

“Karena berbagai legislasi nasional yang kami lihat, sayangnya belum ada yang betul-betul secara eksplisit menyatakan bahwa status HIV atau keberagaman seksual dan gender, tidak boleh menjadi dasar orang untuk mendiskriminasi orang lain,” tandasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved