Breaking News:

Kriminalitas

Kian Berpolemik, Dirut PT Kahayan Karyacon Polisikan Komisaris Atas Dugaan Penggelapan Jabatan

Kian Berpolemik, Dirut PT Kahayan Karyacon Polisikan Komisaris Atas Dugaan Penggelapan Jabatan. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Suasana Pabrik PT Kahayan Karyacon, Serang, Banten pada Rabu (7/4/2021). 

Perkara tersebut merupakan buntut dari inspeksi mendadak yang dilakukan Kuasa Hukum Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto, Nico SH MH ke pabrik PT Kahayan Karyacon, Serang, Banten pada Rabu (7/4/2021).

Dalam kunjungannya tersebut, dirinya menyaksikan pabrik pabrik bata ringan itu sudah tidak lagi beroperasi.

Pintu gerbangnya tertutup. 

Tidak ada aktivitas di lokasi perusahaan berinvestasi puluhan miliar ini.  

Dalam pengamatannya, Nico itu menyaksikan pemandangan pabrik layaknya gudang tua. 

Baca juga: Anak dan Istrinya Difitnah, Bos Kopi Kapal Api : Mereka Ciptakan Kebohongan Brutal

Dipaparkannya, berkas-berkas berserak di ruang administrasi kantor. 

Dapur, kamar mandi, sudah berdebu dan berkarat lama tak terawat. 

Sejumlah unit pendingin udara sudah tak berada di tempatnya lagi. 

Satu ruangan terkunci.

Sementara mesin pabrik yang memakan separuh lahan seluas 2,5 hektar tersebut, sudah nyaris tertutup debu dan sarang laba-laba.

Genset di belakang pabrik, dan penimbang angkutan di sebelah kiri pabrik juga menganggur.

Bahkan lahan pabrik saat ini digunakan oleh pihak ketiga untuk parkir-parkir sejumlah truk tanpa sepengetahuan pemegang saham mayoritas, sehingga diminta meninggalkan lokasi. 

Menurut seorang karyawan bernama Liu Tji Liong, lanjutnya, diketahui sebanyak 192 karyawan kini nasibnya terlantar.

“Saya datang untuk melihat kondisi terbaru pabrik ini, termasuk mendata aset-asetnya, selain itu ada pihak ketiga yang tidak punya kepentingan di pabrik kami minta memindahkan seluruh truknya ke area luar pabrik,” kata Nico dihubungi pada Sabtu (10/4/2021). 

Lebih lanjut dipaparkannya, guna menghindari berbagai persoalan dan fitnah-fitnah lain pada perusahaan, khususnya menghidari fitnah terhadap pemegang saham mayoritas, Nico telah mengirimkan permohonan bantuan perlindungan kepada aparat penegak hukum. 

“Kami sudah meminta perlindungan pada aparat penegak hukum agar pengecekan pabrik ini berjalan lancar dan disaksikan secara langsung oleh aparat dan perwakilan dari perusahaan juga. Sehingga dengan adanya kehadiran aparat penegak hukum, membuat nyaman semua pihak dalam perusahaan,” katanya.  

"Kami menghormati hukum, karena itu ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, kami sangat berterimakasih dan terlindungi," tambahnya. 

Apalagi, katanya, sejumlah karyawan juga mengharapkan kondisi yang kondusif di areal perusahaan.

Beberapa karyawan bertemu dengan Nico. 

Mereka melaporkan bahwa pabrik mulai menghentikan aktivitasnya sejak Desember 2020. 

Selain itu, mereka juga mengadu tentang nasib mereka yang saat ini tidak jelas. 

“Kami tak menerima gaji lagi sejak enam bulan lalu,” ungkap Nico menirukan keluh kesah seorang karyawan. 

Mereka katanya mengatakan tak mendapatkan pemberitahuan apapun mengenai kondisi pabrik dari manajemen perusahaan.

Terkait hal tersebut, Nico pun menyarankan kepada para karyawan meminta kejelasan nasibnya pada para direksi.

“Sebab merekalah yang bertanggungjawab secara penuh pada operasional perusahaan. Bahkan para direksi itu juga harus mempertanggunjawabkan pengelolaan dan keuangan perusahaan kepada pemegang saham mayoritas. Mereka tidak boleh menyimpang dari peraturan atau perundang-undangan,” kata Nico lagi.

Menurut Nico, semua badan hukum seperti PT Kahayan Karyacon bergerak berdasarkan anggaran dasar dan undang-undang. 

“Anggaran dasar dan Undang-undang ini menjadi panduan bagi para direksi dalam menggerakkan roda perusahaan. Mereka dapat menjalankan berbagai kegiatan sesuai dengan kapasitasnya, kemudian ada beban tanggungjawab yang tak boleh diabaikan, salah satunya laporan keuangan,” katanya.

Kebohongan Brutal

Chief Executive Officer (CEO) PT Kapal Api Global, Soedomo Mergonoto, merisaukan pemberitaan sejumlah media online lokal di Surabaya dalam memberitakan istrinya, Mimihetty Layani.

Soedomo mengatakan, seharusnya pemberitaan harus berdasarkan fakta dan data yang disertai dengan komfirmasi.

“Mereka ciptakan kebohongan yang brutal, destruktif bahkan berupaya mengadu-domba keluarga saya, dengan cara mempublikasi berita bohong,” kata Soedomo dalam siaran tertulis pada Senin (21/3/2021).

“Berlaku adil, jujur, dan sesuai dengan kebenaran. Istri saya sedang memperjuangkan keadilan atas berbagai kecurangan yang terjadi dalam perusahaan yang didirikannya. Dan ia menempuh jalur hukum, mengikuti prosesnya,” tambahnya.

Terkait perkara, Soedomo menyebutkan sangat terang tergambarkan pada beberapa media yang mengutip pernyataan Leo Handoko, mengatasnamakan sebagai Direksi PT Kahayan Karyacon, yang menuding Mimihetty memberi modal Rp 40 miliar untuk perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan suaminya.

Ia menilai pernyataan tersebut tidak masuk akal, fitnah, dan berupaya mengadu domba untuk mengganggu keluarganya.

“Mana mungkin, istri saya (Mimihetty) tidak cerita mengenai uang yang digunakan memodali PT Kahayan Karyacon, karena uang tersebut juga berasal dari saya. Sejak awal, ia sudah menjelaskan penggunaan uang tersebut kepada saya,” katanya.

Mimihety dan putranya, Christeven Mergonoto diungkapkannya membangun perusahaan tersebut untuk membuka lapangan kerja di Banten.

Berlokasi di Pasir Butut, Jawilan, Kabupaten Serang, PT Kahayan Karyacon didirikan pada 2012 dan bergerak pada produksi bata ringan.

Mimihety menanggung semua modal, dan mempercayakan kepada sekeluarga Leo Handoko, Ery Biyaya, Chang Sie Fam, Feliks, dan Paulus.

Mimihetty adalah komisaris utama PT Kahayan Karyacon berdasarkan Akta Pendirian Tahun 2012.

Ia bersama putranya, Christeven Mergonoto, sebagai pemilik saham mayoritas sebesar 97 persen.

Namun sejak perusahaan berjalan, Mimihetty tidak memperoleh laporan keuangan perusahaan yang masuk akal dan tidak pernah diaudit oleh auditor independen.

Ia beberapa kali menegur direksi yang seharusnya menggelar RUPS dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada pemegang saham, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Belakangan, Mimihetty malah kesulitan menghubungi para direksinya.

Ia curiga, sehingga mengirim tim audit.

Namun tim ini kesulitan mengakses dokumen perusahaan.

Anehnya, Mimihetty malah sampai menerima surat teguran dari kantor pajak perihal adanya tunggakan pajak PT. Kahayan Karyacon sebesar Rp 2,255 miliar.

Ditambah lagi pada 2019, melalui website Kemkumham ternyata diketahui terbit Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 24 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris Perseroan.

Akte tersebut terbit tanpa sepengetahuan Mimihetty selaku pemegang saham mayoritas.

Menduga ada tindak pidana pemalsuan, Mimihetty melalui kuasa hukumnya, Nico SH MH, melaporkan ke Bareskrim Polri.

Saat ini kasus dugaan pemalsuan ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Serang, Banten, dan Leo Handoko duduk di kursi terdakwa.

Selain dugaan pemalsuan akte, Mimihetty juga meminta Nico melaporkan perkara penggelapan uang perusahaan ke Bareskrim Polri.

Dikatakan, jika pada saat diminta pertanggung jawaban Leo Handoko sekeluarga terbuka dan kooperatif dalam memberikan data yang sesungguhnya sesuai tugas dan tanggung jawab direksi sesuai mekanisme UU Perseroan, tentunya permasalahan ini tidak akan dibawa oleh Mimihetty ke proses hukum.

Terlebih lagi Leo Handoko sudah menjadi Terdakwa maka semakin jelas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 1 keluarga ini

Namun Leo dan keluarganya bukannya menjelaskan duduk perkara kasusnya di pengadilan.

“Malah menggunakan media untuk menyebarkan berita bohong serta memfitnah keluarga saya,” kata Soedomo. Istri dan anaknya juga dituduh tidak membayar pajak.

“Ini benar-benar mengumbar kebohongan yang brutal sekali,” katanya.

Ia menjelaskan, Mimihetty dan Christeven telah melaporkan kepemilikan saham di PT Kahayan Karyacon pada saat Tax Amnesty, dan sudah melakukan kewajiban membayar tebusan atas deklarasi Tax Amnesty tersebut sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Menurut Soedomo, upaya memutarbalikkan fakta dengan menggunakan beberapa media online lokal tersebut adalah upaya untuk mengaburkan fakta hukum.

“Mereka berupaya menciptakan opini publik untuk menutupi berbagai kesalahan yang telah mereka lakukan di dalam PT Kahayan tersebut,” katanya.

"Awalnya saya tidak mengenal Chang Sie Fam, ayah dari Leo Handoko dan kawan-kawannya, Chang Sie Fam berkali-kali meminta ke istri saya untuk mempertemukan saya dengan dia. Rupanya Chang Sie Fam mempunyai maksud lain, pada saat pertemuan di tahun 2016, Chang Sie Fam menawarkan jasa untuk mengurus perkara tetapi saya berkali-kali menolak jasa yang ditawarkan Chang Sie Fam," bebernya.

Bos Kopi Kapal Api itu juga menyampaikan akan menindaklanjuti perkara penyebaran berita bohong yang dipublikasikan sejumlah media online lokal tersebut kepada Dewan Pers.

“Kami akan meminta petunjuk Dewan Pers. Saya juga akan menempuh upaya hukum, dan memperjuangkan keadilan untuk keluarga saya,” tegasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved