Breaking News:

Pilpres 2024

Survei SMRC: 82 Persen Rakyat Tolak Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden dan Anggota DPR hingga 2027

Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mayoritas rakyat menolak gagasan pemilihan umum (Pemilu) diundur ke 2027. 

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
tribun jabar
Ilustrasi: Tinta untuk jari saat pelaksanaan Pemilu 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)  merisilis survei terbaru mengenai gagasan pengunduran pemilu 2024.

Dari hasil survei tersebut menunjukkan, mayoritas rakyat menolak gagasan pemilihan umum (Pemilu) diundur ke 2027. 

Demikian temuan survei opini publik nasional yang dilakukan SMRC bertajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945’ yang dirilis secara daring, Jumat (15/10/2021). 

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas menjelaskan, dalam survei ini, responden ditanya bahwa ada dua pendapat berbeda pendapat pertama menyatakan bahwa karena keadaan pandemi Covid-19 yang belum menentu akan berakhir dalam waktu cepat, pemilihan umum 2024 harus diundur menjadi tahun 2027. 

Baca juga: HEBOH, Gadis Remaja di Madiun Sempat Dikabarkan Dihamili Makhluk Halus, Ternyata Kelakuan Bapak Tiri

Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) yang menjabat sekarang diperpanjang masa jabatannya sampai tahun 2027 tanpa pemilihan umum. 

Pendapat kedua, walaupun pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat, pemilihan umum mendatang harus tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan Undang-undang, dan menjadi tanggung jawab hasil pemilu 2024 untuk menanggulangi pandemi Covid-19 bila belum berakhir. 

"Terhadap dua pandangan itu, publik pada umumnya berpendapat Pemilu mendatang harus tetap dilaksanakan pada 2024, tidak diundur ke 2027, meskipun pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat. Ada 82 persen warga yang memiliki pandangan ini," kata Abbas. 

Baca juga: Tak Indahkan Ultimatum Bambang Pacul soal Dukungan Capres, FX Hadi Rudyatmo Nyatakan Dukung Ganjar

"Sebaliknya, hanya 13 persen yang berpendapat Pemilu 2024 harus diundur menjadi tahun 2027. Yang belum tahu atau tidak menjawab sebesar 4 persen," lanjutnya. 

Abbas mengatakan, bahwa gagasan mengundur pelaksanaan Pemilu 2024 ke 2027 karena alasan pandemi Covid-19 tidak mendapat tempat di masyarakat. 

Survei opini publik ini digelar pada 15 - 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung.  

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved