Breaking News:

Berita Depok

Pemkot Depok Fasilitasi Pasangan Nikah Siri, Kini Bisa Buat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak

Pemkot Depok Fasilitasi Pasangan Nikah Siri, Kini Bisa Buat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak. Berikut Selengkapnya

Penulis: Mochammad Dipa | Editor: Dwi Rizki
Tribunnews.com
Ilustrasi pernikahan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok kini memfasilitasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang menikah siri.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019. 

Kepala Disdukcapil Kota Depok Nuraeni Widayatti mengungkapkan, setiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam KK menjadi dasar kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pelayanan KK bagi pasangan nikah siri bisa dilakukan, namun memang berbeda pada penulisan status kawin di dalam KK. 

“Tugas Disdukcapil mencatat, kami tidak melegitimasi pernikahan siri. Disdukcapil hanya melayani pencatatan kependudukan bagi semua warga, termasuk pasangan nikah siri,” ungkap Nuraeni Ani, dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga di Depok

Baca juga: Dipolisikan, Rizky Billar-Lesti Kejora Terancam 10 Tahun Penjara Bila Tak Minta Maaf Soal Nikah Siri

Nuraeni menjelaskan, bahwa pernikahan siri dapat dimasukkan dalam satu kartu keluarga atau KK. Hanya saja penulisan di kolom status perkawinan dalam KK adalah kawin belum tercatat. 

“Berbeda dengan pasangan yang sudah memiliki buku nikah atau akta nikah bertuliskan kawin tercatat dalam kolom status perkawinan di KK karena sudah di sahkan oleh negara. Jadi Kami hanya mencatat bahwa sudah terjadinya perkawinan,” ucap Nuraeni.  

Baca juga: Nikah Siri, Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar Diadukan ke Polisi

Baca juga: Taqy Malik Akui Tak Tahu Kapan Ayahnya Sudah Menikah Siri

Kendati begitu, pada proses pembuatannya terdapat syarat tambahan. Pemohon diminta membawa surat pernyataan tentang pernikahan mereka.

Lebih lanjut, Ani menuturkan, syarat itu yaitu membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggungjawab penuh. Dibuat oleh dan diketahui dua orang saksi. 

“Misalnya yang menikahkan bisa membuat SPTJM. Untuk perubahan tersebut, warga dapat mengurus KK-nya langsung ke operator kami yang ada di 63 kelurahan,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun depok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved