Pengangguran di Kabupaten Bekasi Capai 220.000 Orang

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -- Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Suhup mengatakan sebanyak 220.000 warga usia produktif di Kabupaten Bekasi tercatat menganggur.

Angka pengangguran itu merupakan hasil penghitungan pihaknya kemudian disandingkan dengan data milik Badan Pusat Statistik.

"Angka pengangguran di kita masih di angka 11,9 persen dari angkatan kerja. Sekitar 220.000-an orang. Relatif tetap angkanya meskipun naik dibanding sebelum pandemi," kata Suhup saat dikonfirmasi (11/10/2021).

Berdasarkan catatan Disnaker 2020, terdapat 7.339 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Namun, banyaknya perusahaan rupanya tidak menjamin persoalan jumlah pengangguran dapat terselesaikan.

Bukannya menurun, jumlah pengangguran ini justru meningkat signifikan.

BPS mencatat pada Agustus 2020, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menembus angka 11,54 persen dari angkatan kerja atau sebanyak 212.435 orang.

Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan 2019 lalu yang mencapai angka 8,4 persen atau 158.958 orang.

Kemudian tahun ini angka tersebut tak kunjung menurun, bahkan berpotensi bertambah seiring pandemi yang belum juga berakhir. Terlebih di beberapa sektor, pemutusan hubungan kerja masih terjadi.

Achmad Noor, aktivis ketenagakerjaan Bekasi mengatakan, tingginya pengangguran salah satunya disebabkan karena minimnya komitmen pemerintah daerah.

Berbagai balai latihan kerja yang dibangun selama ini pun tidak mampu mencetak tenaga kerja yang sepenuhnya dibutuhkan oleh industri.

"Balai yang dimiliki pemerintah hanya mampu mencetak puluhan orang, sedangkan jumlah pengangguran capai ratusan ribu. Mau sampai kapan pengangguran ini dapat terserap. Bahkan biaya membuat balai latihan kerja, operasionalnya dan segala kebutuhannya bisa jadi tidak sebanding dengan angkatan kerja yang dihasilkan," ucapnya.

Tingginya pengangguran di Bekasi ini dibarengi dengan transmigrasi yang tidak terkendali. Banyak warga luar daerah yang bekerja di ribuan pabrik di Bekasi. Tidak berselang lama, pekerja itu akhirnya memiliki KTP Kabupaten Bekasi.

"Kalaupun di suatu perusahaan itu isinya warga ber-KTP Bekasi, bisa jadi sebenarnya bukan warga lokal atau warga setempat. Tapi warga luar yang bekerja di Bekasi. Sebetulnya tidak masalah, tapi bagaimana dengan industri sebanyak ini, warga lokalnya bisa mendapat pekerjaan, bukan malah menganggur," kata Achmad. (abs)