Ketua DPRD DKI Diminta Tak Sebarkan Hoaks soal Anies

Rian meminta kepada Prasetio agar bersikap bijaksana dan netral dalam mengemban amanah sebagai Ketua Legislator DKI Jakarta.

TRIBUNNEWS/REZA DENI
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan Prasetio Edi Marsudi, di rumah dinas Ketua DPRD DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diminta tidak menyebar kabar hoaks, terkait penilaiannya yang menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berbohong bahwa pemerintah pusat berupaya menjegalnya dalam mengikuti Pilkada DKI 2022 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah. Pria yang akrab disapa Rian ini mengecam pernyataan Prasetio dengan meminta Anies berhenti berbohong, seolah pemerintah pusat sengaja memundurkan Pilgub sampai 2024 mendatang.

“Saya bingung sama Ketua DPRD DKI, dia itu lagi parno atau panik? Kok sebar hoaks,” kata Rian berdasarkan keterangannya pada Senin (11/10/2021).

Rian meminta kepada Prasetio agar bersikap bijaksana dan netral dalam mengemban amanah sebagai Ketua Legislator DKI Jakarta.

Baca juga: Wagub Ariza Enggan Campuri Pertikaian Politik Gubernur Anies dan Ketua DPRD

Apalagi selama ini, kinerja Anies terus sejalan dengan Presiden RI Joko Widodo, terutama terkait penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

“Contohnya seperti Mbak Puan (Ketua DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani) yang sejalan dengan eksekutif (pemerintah pusat),” ujar Rian.

Sementara pengamat politik Tamil Selvan mengatakan, sudah seharusnya legislator lebih dominan menyuarakan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Sebagai Ketua DPRD DKI dua periode, Tamil meminta kepada Prasetio agar bersikap dewasa dalam berpolitik.

Baca juga: Pilkada Diundur ke Tahun 2024, Prasetio Tegaskan Pemerintah Tidak Mau Jegal Anies Jadi Gubernur Lagi

“Ingat, negarawan berjuang untuk rakyat bukan nafsu dan menebar kebencian. Ini ada kesan framing negatif yang ditebar Ketua DPRD,” ujar Tamil.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memastikan, pemerintah pusat tidak berniat menjegal keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi kepala daerah di Ibu Kota untuk periode selanjutnya. Hal itu dikatakan Prasetio karena dia merasa pihak Anies berpikiran, seolah pemerintah pusat sengaja memundurkan Pilkada DKI dari 2022 ke tahun 2024.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU. Regulasi ini disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.

“Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies,” tegas Prasetio.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat membeberkan ingin kembali bertarung dalam ajang Pilkada DKI Jakarta selanjutnya jika tidak diundur ke tahun 2024. Anies bahkan sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye, jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada tahun 2022.

“Dulu rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan,” ujar Anies yang didikutip dari akun YouTube PAN.

Sayangnya, harapan Anies pupus karena Pilkada DKI diundur ke tahun 2024. Untuk itu, pada tahun terakhir masa jabatanya, Anies akan memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan.

“Jadi ya sudah, kami kerja terus saja gitu kan. Nggak ada kampanye tahun depan, kalau ada pilkada tahun depan kami kampanye,” ucap Anies. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved