Pilkada DKI Jakarta

Pilkada Diundur ke Tahun 2024, Prasetio Tegaskan Pemerintah Tidak Mau Jegal Anies Jadi Gubernur Lagi

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diundur penyelenggaraannya dari 2022 jadi tahun 2024.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
Istimewa
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diundur penyelenggaraannya dari 2022 jadi tahun 2024.

Terkait itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan bahwa tidak ada keinginan negatif dari mundurnya jadwal Pilkada DKI Jakarta

Prasetio memastikan, pemerintah pusat tidak berniat menjegal keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi kepala daerah di Ibu Kota untuk periode selanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024 mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.

Regulasi ini disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Baca juga: Pemilu 2024, Syarief Hasan: Perlu Ada Jeda Waktu Cukup Antara Pileg, Pilpres dan Pilkada

Baca juga: DPR Akan Revisi UU Pemilu, Pilkada 2022 dan 2023 Diagendakan Digelar

Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Baswedan Hentikan Berbohong soal Pilgub 2024, Ini kata Wagub Riza Patria

"Dalam Pasal 201 ayat 3 pada UU itu menyebut jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022,” kata Prasetio berdasarkan keterangannya pada Minggu (10/10/2021).

Prasetio memaparkan, dalam Pasal 201 ayat 8 dijelaskan bahwa pemungutan suara secara serentak nasional dalam ajang Pilkada dilakukan akan pada November 2024 mendatang.

Untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023, pemerintah pusat akan mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur, Pj Wali Kota dan Pj Bupati, sampai terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan serentak pada 2024.

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," ujar Prasetio.

Seperti diketahui, Anies sempat membeberkan ingin kembali bertarung dalam ajang Pilkada DKI Jakarta selanjutnya jika tidak diundur ke tahun 2024.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved