Breaking News:

Pemilu 2024

Pemilu 2024, F-PKB Tepis Anggapan Ada 'Matahari Kembar' Jika Pemungutan Suara 21 Februari

Luqman Hakim tepis anggapan adanya "matahari kembar" karena capres-cawapres terpilih dalam rentang waktu cukup lama bila pemungutan suara 21 Februari.

Dok. Pribadi
Wakil Sekjen DPP PKB Luqman Hakim, Minggu (10/10/2021), menepis anggapan adanya "matahari kembar" karena adanya capres-cawapres terpilih dalam rentang waktu cukup lama apabila pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Polemik terkait hari-H pemungutan suara di Pemilihan Umum 2024 masih belum menghasilkan titik temu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar tanggal 15 Mei.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengusulkan, pemungutan suara digelar tanggal 21 Februari 2024.

Hingga kini, masih terdapat dua kubu pro dan kontra terkait usulan pemerintah tersebut dengan argumentasinya masing-masing.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menepis anggapan adanya "matahari kembar" karena adanya capres-cawapres terpilih dalam rentang waktu cukup lama apabila pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari.

"Menurut saya anggapan itu hanya alasan yang mengada-ada. Dalam beberapa kali putaran pilkada hingga tahun 2020, banyak daerah yang sudah memiliki kepala daerah terpilih tetapi pelantikannya masih lama menunggu habis masa periode kepala daerah 'eksisting'," kata Luqman Hakim di Jakarta, Minggu (10/10/2021).

Baca juga: Pemilu 2024: Neno Warisman dan Agung Mozin Hengkang dari Partai Ummat, Ridho Rahmadi Santai

Baca juga: Pemilu 2024, Ridho Rahmadi: Partai Ummat Siap Berkompetisi Kapanpun Tanggalnya

Dia mengatakan dari contoh tersebut menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada gangguan keamanan yang ditimbulkan adanya calon kepala daerah terpilih.

Menurut Luqman, apabila Pemilu Presiden (Pilpres) hanya satu putaran maka akhir Maret 2024 sudah akan ditetapkan capres-cawapres terpilih jika pencoblosannya dilaksanakan pada 21 Februari 2024.

"Dengan komunikasi yang baik, maka Presiden Jokowi dapat memfasilitasi proses transisi pemerintahan kepada calon presiden terpilih secara sempurna," ujarnya.

Luqman menilai, capres-cawapres terpilih memiliki kesempatan untuk memasukkan sebagian visi-misi dan janji-janji kampanye Pemilu ke dalam rumusan APBN 2025 yang proses penyusunannya dilakukan di awal tahun 2024.

Baca juga: Pemilu 2024, Said Iqbal Optimistis Partai Buruh Lolos Verifikasi KPU dan Parliamentary Threshold

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved