Breaking News:

Formula E

Legislator Desak Pemprov DKI Beberkan Hasil Renegosiasi dengan Formula E Operations

Legislator mendesak Pemprov DKI untuk membeberkan hasil renegosiasi dengan Formula E Operations terkait ajang balap Formula E yang dipangkas 2 tahun.

Warta Kota
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, rencana ajang balap Formula E menyalahi aturan karena melampaui masa kerja Gubernur Anies Baswedan yang berakhir pada Oktober 2022. Gilbert Simanjuntak saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/9/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Legislator mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membeberkan hasil renegosiasi dengan Formula E Operations (FEO), terkait ajang balap yang dipangkas dua tahun.

Seperti diketahui, awalnya ajang balap itu digelar lima musim dari 2020-2024, namun karena pandemi Covid-19 dipangkas menjadi tiga musim pada 2022-2024.

“Saat ini hasil negosiasi ulang dengan FEO, rencana semula dari 2020-2024 menjadi 2022-2024 harusnya dijelaskan,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak pada Minggu (10/10/2021).

Gilbert menilai, rencana ajang balap itu juga menyalahi aturan karena melampaui masa kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Aturan yang dilanggar yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jelas ini melanggar PP Nomor 12 tahun 2019, karena dapat menyandera Gubernur selanjutnya yang harus tetap menggelar turnamen sampai 2024, dan masyarakat DKI yang duitnya digunakan untuk balapan,” ujar Gilbert.

Baca juga: FORMULA E di Pulau Rekamasi, Ini Dasar Nama Pantai Kita Maju Bersama Pengganti Pulau C, D, dan G

Baca juga: Wilayah Ring 1, Alasan Formula E Batal Digelar di Monas

Menurut dia, seharusnya kerja sama luar negeri ini dilakukan dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta, karena melibatkan uang rakyat.

Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019-2020, Pemprov DKI Jakarta telah menyetor biaya komitmen atau commitment fee senilai Rp 560 miliar.

“Ini semua tidak dijelaskan Direksi Jakpro atau Gubernur kepada publik. Negosiasi ulang tentu ada yang dikorbankan, dan bagaimana commitment fee bisa berubah (menurun) drastis dari MoU semula, ini membingungkan,” ucapnya.

Dia menambahkan, pada kajian awal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta menyebut, ada potensi kerugian bila menggelar memakai anggaran daerah.

Baca juga: Formula E Tak Jadi Digelar di Monas, Wagub DKI Sebut 2 Lokasi Alternatif

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved