Usulan Pembentukan Dewan Metropolitan Mencuat Seiring Wacana Bangun Monorail di Kabupaten Bekasi

WARTAKOTALIVE.COM, CIKARANG --- Wacana pembangunan monorail di kawasannya tak mungkin direalisasikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

Terlebih lagi, postur APBD diwajibkan untuk difokuskan pada kegiatan pembenahan lingkungan di Kabupaten Bekasi yang dinilainya masih sangat memprihatinkan.

"Kalau dibiayai APBD sudah pasti berat. Nilai investasinya pasti butuh triliunan. Selain itu, juga karena postur APBD harus fokus pada sarana dasar kita yang belum beres, seperti jalan lingkungan, air dan permasalahan sampah yang masih butuh pembenahan. Makanya saya bilang kalau APBD ini berat lah," ungkap Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat dikonfirmasi, Sabtu (9/10/2021).

Oleh sebab itu, pertemuan dengan tiga pengelola kawasan industri beberapa hari lalu, sebenarnya lebih banyak membahas tentang pembentukan Dewan Metropolitan.

• Pj Bupati Bekasi Prihatin Wilayahnya Minim Transportasi Umum, Padahal Mobilitas Penduduknya Tinggi

• Wisata Industri Kabupaten Bekasi Bisa Bantu Perekonomian Daerah Pasca Diterpa Krisis Covid-19

Pembentukan badan kerjasama yang berisikan elemen Pemkab Bekasi, pengelola industri dan masyarakat tersebut, merupakan pokok utama agar pembiayaan program yang tak bisa dianggarkan APBD, bisa dicarikan solusinya.

"Sehingga kemarin diskusinya yang mengemuka itu bukan hanya rencana untuk membuat monorail di kawasan industri. Tapi juga bagaimana kawasan dan pemkab berkolaborasi untuk membangun kota secara multi stakeholder. Caranya pembentukan Dewan Metropolitan," ucapnya.

Pengelola kawasan industri mengusulkan agar Pemkab Bekasi tetap berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir.

Sedangkan pengusaha akan berupaya mencarikan investor dengan berbagai macam skema kerjasama.

"Nanti fungsinya itu swasta mencari pendanaan, apakah dari APBN, kerjasama pihak lain atau luar negeri. Bahkan ada ide untuk jual obligasi. Itu bisa karena cost recovery. Banyak skema pendanaannya. Tapi mereka usulkan yang di depan (struktur Dewan Metropolitan) tetap Pemkab Bekasi," kata Dani.

Dibentuknya Dewan Metropolitan, sambung Dani, bisa mendorong pengembangan wilayah di Kabupaten Bekasi yang terkendala minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi.

"Jadi anggap lah rencana monorail itu sebagai proyek pertamanya setelah Dewan Metropolitan dibentuk, agar kami ada fokus proyek apa yang mau kita capai. Bahkan setelah monorail tercapai, kami ingin mengembangkan sistem air bersih, persampahan, transportasi lokal selain monorail, dan lainnya," ungkapnya.