Pemilu 2024

Pemilu 2024, Syarief Hasan: Perlu Ada Jeda Waktu Cukup Antara Pileg, Pilpres dan Pilkada

Syarief Hasan mengatakan, jika jarak antara Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024 terlalu pendek, maka beban penyelenggara terlalu berat.

TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan, perlu ada jeda waktu yang cukup antara pemilu legislatif yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu presiden dan pilkada pada 2024. Foto dok: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Pemerintah mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 diadakan pada tanggal 15 Mei.

Sementara itu KPU RI mengusulkan pada 21 Februari 2024, dan Pilkada Serentak pada 27 November.

Memang, Pilkada Serentak sudah menjadi kesepatan bangsa Indonesia, namun penyelenggaraannya tetap harus dihitung dengan cermat, teliti dan mempertimbangkan aspek nonteknis.

Misalnya, tenaga panitia pelaksana di TPS-TPS. Harap diingat, pada Pilkada Serentak 2019 banyak jatuh korban meninggal dunia diduga karena kelelahan, dan faktor lain.

Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan, perlu ada jeda waktu yang cukup antara pemilu legislatif (pileg) yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu presiden (pilpres) dan pilkada pada 2024.

"KPU sebagai pelaksana tentu membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup, agar pemilu berjalan dengan aman dan lancar," kata Syarief dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: Pemilu 2024: Survei SMRC Sebut PKB Menguat Dua Tahun Terakhir, Cak Imin: Konsisten Tiga Besar

Baca juga: Pemilu 2024, Survei SMRC: Tren Elektabilitas Partai Demokrat Naik di Bawah Kepemimpinan AHY

Menurut Syarief Hasan, jika jarak antara pileg, pilpres, dan pilkada terlalu pendek, maka beban penyelenggara terlalu berat.

"Kita tentu khawatir apabila terlalu dipaksakan, maka pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai yang diharapkan," katanya.

Apalagi, lanjut Syarief, jika ternyata pilpres berjalan dua putaran dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) berlarut-larut.

"Kita perlu memberikan atensi khusus atas beban pelaksanaan pemilu yang disampaikan oleh KPU," kata Syarief.

Syarief Hasan menyatakan pula, KPU tentu sudah mempertimbangkan dengan matang berdasarkan pengalaman, sumber daya, dan berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Pemilu 2024, Survei Terbaru: Empat Besar Parpol Makin Kompetitif, PSI Jadi Kuda Hitam

Apalagi, pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada yang serentak di tahun yang sama adalah hal yang baru.

"Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang memang sulit untuk dilaksanakan," kata Syarief pula.

Lebih lanjut Syarief mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 adalah amanat undang-undang yang telah disepakati bersama.

Keserentakan di tahun yang sama itu, kata Syarief, perlu diterjemahkan dengan bijak dan mempertimbangkan semua faktor pendukung agar pemilu berjalan demokratis, lancar, dan damai.

"Inilah mengapa waktu menjadi faktor yang sangat penting," ujarnya lagi.

Baca juga: Pemilu 2024: Tolak Usulan Pemerintah, F-PDIP Setuju Pemungutan Suara Dilaksanakan 21 Februari

Hingga saat ini belum ada titik temu mengenai hari pencoblosan pemilu legislatif dan pilpres serentak.

Pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024, setelah sebelumnya KPU mengusulkan pada 21 Februari 2024.

Sementara untuk pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan pada 27 November 2024.

KPU RI usulkan Pilkada serentak 27 November 2024
 
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

"Kami mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada 27 November 2024, mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016," kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Bawaslu dan DKPP di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Pemilu 2024, KPU ajak tutup dua potensi praktik politik uang

Ilham menjelaskan alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018), persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan (Agustus 2017 sampai April 2019) dan persiapan pemilihan 2020 (September 2019 sampai Desember 2020).

"Untuk persiapan sudah disetujui bersama selama 25 bulan untuk Pemilihan 2024 sebelum hari pemungutan suara," ujar Ilham.

Ilham merincikan penggunaan waktu itu yakni verifikasi kepengurusan partai politik untuk penelitian dan perbaikan selama 30 hari.
Durasi verifikasi faktual parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota selama 53 hari.

Baca juga: Pemilu 2024, Hakim MK Sebut Terlalu Banyak Pihak Terlibat dalam Pemilu di Indonesia, Ini Akibatnya

Kemudian, durasi pembemtukan PPK, PPS dan KPPS selama 92 hari. Durasi pemutahiran data pemilih 30 hari.
Kampanye selama 120 hari, masa kerja PPK dan PPS selama enam bulan sebelum dan dua bulan setelah pilkada.
Serta durasi pencalonan kepala daerah selama 18 hari dan durasi masa kampanye kepala daerah selama 60 hari,

"Alangkah lebih baik, jika persetujuan waktu pemilihan dipercepat, karena banyak sekali yang perlu kita persiapkan," harap Ilham.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, RDP itu merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya, ketika Komisi II membentuk tim kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk menyusun konsep dan desain penyelenggaraan pemilu di tahun 2024.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU: Bahayanya Politik Uang terhadap Demokrasi, Hasilkan Pemimpin Koruptif

"Kita sama-sama paham, kalau di tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik dan itu bukan hal yang mudah," kata Doli menegaskan.

Doli berharap dengan konsep dan desain serta mengetahui tingkat kerumitan dari awal, maka semua pihak dapat mengurai serta mendapatkan solusinya.

"Dalam waktu dua bulan terakhir, tim kerja bersama sudah melakukan pertemuan untuk mematangkan konsep dan desain serta merumuskan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2024," jelas Doli.  (Antaranews)
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved