Breaking News:

Berita Jakarta

Kenaikan Tarif PNBP, HNSI DPD DKI Jakarta Sebut Ada 32 Ribu Nelayan Kompak Tolak PP No 85 Tahun 2021

PP No 85 Tahun 2021 terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan ditolak 32 ribuan nelayan.

Editor: Panji Baskhara
Istimewa
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DKI Jakarta bersama nelayan ikan di Pelabuhan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sepakat menolak PP No 85 Tahun 2021 itu terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu (9/2021).  

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 membuat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD DKI Jakarta angkat bicara.

Diketahui, PP No 85 Tahun 2021 itu terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Disebut HNSI DPD DKI Jakarta, ada 32.000 nelayan terbebani adanya kebijakan di dalam PP No 85 Tahun 2021 itu.

Maka, nelayan Ibu kota sepakat mendesak pemerintah agar merevisi atau evaluasi kebijakan pemerintah tersebut, dan segera untuk meninjau ulang PP No 85 Tahun 2021 KKP.

Baca juga: Berbagi di Tengah Pandemi, JMI Gandeng BUMN IFG Holding Gelar Donasi Pendidikan untuk Anak Nelayan

Baca juga: Tujuh Hari Mogok Kerja Menolak Kenaikan Tarif PNPB, Sejumlah Nelayan Muara Baru Kembali Beraktifitas

Baca juga: Hari Ketiga Mogok Kerja, Nelayan Muara Baru Coret Kapal Tulis Nama Presiden: Pak Jokowi Tolong Kami!

Hal ini disampaikan Ketua HNSI DPD DKI Jakarta, Yan M Winatasasmita, di Pelabuhan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu (9/2021). 

Ia membenarkan ada sekitar 32 ribu nelayan di Pesisir ibu kota, mengaku keberatan atas kebijakan pemerintah melalui PP 85 Tahun 2021 tersebut.

Terlebih Peraturan Pemerintah tersebut dinilai kurang sosialisasi dan komunikasi, sehingga menimbulkan gejolak para nelayan di Tanah Air.

"32 ribu nelayan yang ada di Ibukota sudah kompak dan sepakat menolak PP No 85 Tahun 2021 Kementrian Kelautan dan Perikanan."

"Selain itu, di berbagai daerah pesisir secara serentak menolak kebijakan pemerintah tersebut, sehingga membuat gelombang gerakan tolak kebijakan pemerintah di tiap daerah," ujar Yan.

Lanjut Yan menjelaskan, di masa Pandemi Covid 19, nelayan pun juga terdampak.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved