Breaking News:

Info BPJS Kesehatan

Penerapan Pembayaran KBK untuk Peningkatan Mutu Pelayanan di Era JKN-KIS

Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dinilai berdasarkan pencapaian tiga indikator.

Editor: Ichwan Chasani
Dok. BPJS Kesehatan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer Triwulan 1 Tahun 2021 di Tangerang, baru-baru ini. 

WARTAKOTALIVE.COM, TIGARAKSA — Salah satu amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 adalah BPJS Kesehatan diharapkan mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (Program JKN-KIS).

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan penerapan pembayaran berbasis kinerja dalam bentuk kapitasi berbasis komitmen pelayanan.

“Pembayaran kapitasi berbasis kinerja (KBK) pada FKTP dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Ketentuannya Pembayaran KBK sudah diatur dalam Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa Nunki Malahayati T. dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer Triwulan 1 Tahun 2021 di Tangerang, baru-baru ini.

Nunki menjelaskan pelaksanaan Pembayaran KBK dinilai berdasarkan pencapaian tiga indikator. Pertama, angka kontak yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh perserta JKN-KIS.

Kedua, Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS) yang merupakan indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya.

Ketiga, Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) yang merupakan indikator untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan Prolanis oleh FKTP dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi pasien Diabetes Mellitus tipe 2 atau tekanan darah bagi pasien Hipertensi Essensial.

"Pembayaran KBK tidak lepas dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi. Selain melakukan monitoring dan evaluasi, tim ini juga memiliki tugas memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pembayaran KBK serta rekomendasi dan usulan perbaikan program. Tidak hanya itu, Tim Monitoring dan Evaluasi juga betugas melakukan pembinaan atas pelaksanaan pembayaran KBK," tambah Nunki.

Puskesmas Jayanti merupakan Puskesmas di Kabupaten Tangerang yang capaian KBK-nya gemilang, yaitu sebesar 100 persen.

Kepala Puskesmas Jayanti Sulastri tidak segan untuk membagikan pengalamannya dalam meraih angka sempurna tersebut. Ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut perlu kerja sama tim yang solid dan berkemauan tinggi.

Tak lupa, ia dan tim juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi sehingga apabila terlihat adanya kendala dapat dicari solusi terbaik.

“Di Puskesmas Jayanti, kami membentuk Tim P=Care. Jadi segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS di Puskesmas Jayanti, terekam di dalam sistem yang datanya menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan pembayaran KBK. Dalam mencapai indikator KBK tentunya ditemukan kendala dalam perjalanannya, namun kembali lagi kepada komitmen seluruh jajaran di Puskesmas Jayanti, semuanya dapat diatasi terutama di masa pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved