Breaking News:

Berita Kabupaten Bogor

Dukung Program Sertifikasi Tanah Nasional, Pemkab Bogor Minta Pembentukan BPN Wilayah Bogor Barat

Dukung Program Sertifikasi Tanah Nasional, Pemkab Bogor Minta BPN Wilayah Bogor Barat Segera Dibentuk. Berikut Alasannya

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin (kedua dari kanan) pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sertifikasi Aset Pemda, di Ruang Serbaguna I, Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa (5/10/2021). 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG -Dukung program sertifikasi tanah nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor minta perwakilan BPN wilayah barat segera dibentuk pada tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sertifikasi Aset Pemda, di Ruang Serbaguna I, Gedung Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa (5/10/2021).

"Kantornya sudah dipersiapkan, kami ingin segera berdiri di sana untuk melayani masyarakat Bogor Barat. Jadi untuk kepentingan rakyat, apapun akan kami lakukan," katanya.

Hadir Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor beserta jajarannya dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Jadi Nyonya AHY, Annisa Pohan Kurangi Kegiatannya Sebagai Artis, Bukan Dilarang, Berikut Alasannya

Burhanudin mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Pemkab Bogor dan BPN untuk mendukung program nasional.

Antara lain tahun 2024 seluruh tanah yang tidak ada masalah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor, sudah bersertifikat.

“Tanah itu kalau sudah bersertifikat secara hukum sudah bisa dipertanggungjawabkan, karena kepemilikan tanah itu secara hukum harus bersertifikat. Kemudian dengan sertifikat tentunya ada nilai, dan tentunya ada kepastian pajak,” jelas Burhanudin.

Baca juga: Arena Tinju PON XX Papua Diwarnai Keributan, Papua Barat Tak Terima Keputusan Wasit

Dengan kepastian pajak, lanjut Burhanudin, khususnya untuk desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) akan bertambah.

"Tentunya, nilai besarannya tergantung pajak dan retribusi yang ditarik oleh pihak desa. Berikutnya kalau sudah bersertifikat peluang kalah dari sengketa itu akan berkurang," paparnya.

Dia menambahkan bahwa sesuai amanat KPK, pemerintah daerah yang baik itu nilai asetnya harus dihitung.

"Itulah kenapa Kabupaten Bogor mendapatkan WTP berturut-turut karena salah satu penilaiannya aset kita sudah bisa dihitung. Dengan adanya sertifikat dan NJOP, maka kekayaan pemerintah daerah bisa dihitung,” ungkap Burhanudin.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved