Breaking News:

Opini

Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi Pekerja terdampak PHK

Pemerintah melahirkan suatu program Negara yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan

Editor: Feryanto Hadi
dok pribadi
Shabrina Duliyan Firda 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pemerintah telah menyiapkan program baru sebagai bentuk perlindungan dan implementasi Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.  

Wabah pandemi Covid-19 yang semakin tinggi, menyebabkan semakin banyaknya usaha-usaha masyarakat gulung tikar dan berdampak kepada Gelombang PHK setelah pemerintah terus melakukan perpanjangan PPKM Darurat hingga PPKM Level 3 dan 4 sebagai Langkah antisipasi penyebaran Covid-19.

Pemerintah telah melahirkan suatu program Negara yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang nantinya akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan,  yang ditujukan kepada para korban PHK yang tercatat sebagai peserta BP Jamsostek.

Lahirnya program JKP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan diturunkan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Ada 3 manfaat yang akan diperoleh dari program JKP tersebut.

Pertama bantuan uang tunai selama 6 bulan, kedua, akses terhadap informasi di pasar kerja yang dilakukan secara online melalui sistem ketenagakerjaan ataupun secara manual dan ketiga pelatihan kerja yang berbasis pada kompetensi, atau yang sesuai dengan minat dari pekerja.

Pada Pasal 19 ayat (3) PP 37 Tahun 2021 menyebutkan bahwa orang yang bisa menerima manfaat JKP adalah mereka dengan masa iuran 12 bulan dan sudah membayar minimal 6 bulan berturut-turut sebelum dilakukan PHK.

Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, pasalnya masih terdapat banyak perusahaan yang kurang disiplin untuk memenuhi hak pekerja.

Sebagai contoh, tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga melakukan penunggakan iuran yang akhirnya dapat berdampak ke para pekerja yang tidak akan bisa mendapatkan manfaat program JKP.

Adanya persyaratan pada Pasal 19 Ayat (3) tersebut berdampak kepada tidak adanya asas keadilan bagi para pekerja, karena kurangnya pemahaman maupun informasi apaka perusahaan telah mendaftarkan tenaga kerja menjadi peserta BPJamsostek atau tidak.

Semoga pemerintah dapat mengkaji ulang kembali terkait PP 37 Tahun 2021 tersebut agar dapat terciptanya keadilan bagi seluruh pekerja dan adanya upaya pemerintah untuk dapat melakukan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak disiplin dalam membayar iuran maupun mendaftarkan tenaga kerjanya sehingga wacana pemerintah untuk mengimplementasikan JKP pada Februari 2022 dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Shabrina Duliyan Firda, S.H, Mahasiswi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved