Breaking News:

Advertorial

Ketua DPD RI Ajak Seluruh Lembaga Negara Songsong Amandemen Konstitusi dengan Sikap Negarawan

Amandemen dilakukan sebagai bagian dari upaya melakukan koreksi dan perbaikan arah perjalanan bangsa.

Editor: Lucky Oktaviano
Dok DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam peringatan HUT-17 DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021). LaNyalla mengajak mengajak seluruh lembaga negara, khususnya MPR, DPR, dan Presiden agar HUT ke-17 DPD RI dijadikan momentum untuk menyongsong amandemen konstitusi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Hari Ulang tahun (HUT) ke-17 DPD RI, dijadikan momentum untuk mengajak seluruh lembaga negara, khususnya MPR, DPR, dan Presiden, untuk menyongsong amandemen konstitusi.

Amandemen dilakukan sebagai bagian dari upaya melakukan koreksi dan perbaikan arah perjalanan bangsa.

Ajakan tersebut disampaikkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat memberikan pidato peringatan HUT-17 DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021).

“Wacana Amandemen Konstitusi harus menjadi sebuah roadmap untuk memberi ruang bagi Negara dan Pemerintah agar mampu memperkuat kedaulatan bangsa, dengan tujuan utama mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Baca juga: DPD RI: Masalah Listrik di Lapas Tangerang, Setengah Abad

Menurut LaNyalla, hingga saat ini sila pamungkas dari Pancasila itu masih belum mampu diwujudkan.

Karena masih banyak daerah yang berjibaku dengan kemiskinan, indek fiskalnya jauh dari kata mandiri dan masih banyak lagi permasalahan yang jika diurai satu per satu muaranya pada persoalan Keadilan Sosial.

“Persoalan Keadilan Sosial tentu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan karitatif. Tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan yang menyentuh akar persoalan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pembenahan di hulu bukan di hilir,” katanya.

Ditambahkannya, persoalan di hulu adalah arah perjalanan kapal besar Indonesia yang telah digariskan melalui Konstitusi.

Dimana Konstitusi itu telah mengalami 4 kali perubahan, sejak tahun 1999 hingga 2002 silam.

Baca juga: Pimpinan DPD: Alasan Pandemi Tak Terlalu Siginifikan Tunda Pemilu Hingga 2027

Namun perubahan itu justru melahirkan banyak Undang-Undang yang menegaskan kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved