Breaking News:

Seleksi pegawai KPK

Mahfud MD: KPK Tidak Salah, Kontroversi 56 Pegawai Tak Lulus TWK Bisa Diakhiri

Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa diakhiri dengan niat Kapolri menjadikan mereka sebagai ASN di Polri.

Tribunnews.com
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan, kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri dengan niat Kapolri menjadikan mereka sebagai ASN di Polri, Selasa (28/9/2021). Foto dok:Menko Polhukam Mahfud MD. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kontroversi menyangkut nasib 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), tampaknya bakal segera menemukan titik terang.

Adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berniat menarik 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

Niat Kapolri itu diungkapkan saat meninjau persiapan pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, Selasa (28/9/2021) kemarin.

Terkait hal itu, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mengatakan, kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa diakhiri dengan niat Kapolri menjadikan mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

"Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud MD dikutip dari pernyataannya di akun Twitter resminya di Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Mahfud mengatakan, langkah KPK yang melakukan TWK menurut Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak salah secara hukum.

Baca juga: KAPOLRI Ungkap Niat Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Jadi ASN Polri

Baca juga: KPK Akan Salurkan 57 Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN, MAKI Keheranan: Sesat Pikir, Sesat Logika

"Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," kata Mahfud.

Menurut dia, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar, yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi, "Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS."

Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri, juga institusi lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014.

"Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi," kata Mahfud.

Baca juga: Beredar Kabar 57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Bakal Didepak 1 Oktober, Begini Penjelasan Firli Bahuri

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved