Breaking News:

Korupsi

Ungkap Praktik Dugaan Korupsi di Tubuh BUMN, DPP Pekat Indonesia Bersatu Lapor KPK

Ungkap Praktik Dugaan Korupsi di Tubuh BUMN, DPP Pekat Indonesia Bersatu Lapor KPK. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
DPP PEKAT Indonesia Bersatu usai menyampaikan pengaduan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (27/9/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ungkap modus kasus dugaan korupsi di tubuh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), DPP PEKAT Indonesia Bersatu menyampaikan pengaduan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/9/2021).

Laporan yang dilakukan oleh Ketua Infokom Lisman Hasibuan yang didampingi Agus Hutapea, Aunurrofiq dan AY Panjaitan itu diterima dengan Nomor Surat 29/DPPPEKAT IB/IX/2021 ter tanggal 27  September 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Lisman menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyampaikan laporan terkait adanya temuan atas dugaan manipulasi dalam sistem pembayaran kontrak dalam BUMN.

Satu di antaranya adalah double bayar, sehingga menyebabkan kredit macet dan kerugian negara yang berpotensi ratusan triliun rupiah.

"Secara resmi kami telah menyampaikan surat serta lampiran-lampiran skema atau modus yang selama ini dilakukan di jajaran beberapa BUMN Karya dan Konstruksi," ungkap Lisman dalam siaran tertulis pada Senin (27/9/2021).

"Temuan kita ada invoice kelebihan bayar yang sudah dibayarkan induk BUMN kepada anak perusahaannya untuk pembayaran kepada mitra kerja. Tetapi diperintah kembali oleh induk BUMN dengan surat resmi dengan judul ada kelebihan bayar, lalu diambil kembali oleh induk BUMN," paparnya.

Baca juga: Azis Syamsuddin Trending dan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Netizen Puji KPK Tanpa Novel dkk

Baca juga: Kasus Korupsi Datang Silih Berganti, Koruptor Disarankan Dimiskinkan dan Ditembak Mati

Atas hal tersebut, lanjutnya, terjadi kredit macet di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), antara lain BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri.

"Kemungkinannya selama ini terjadinya kredit macet di jajaran bank himbara juga dengan modus dan skema sebagaimana yang kami sampaikan tadi," imbuhnya.

Baca juga: Relawan Jokowi Sebut Rendahnya Gaji Kepala Daerah Picu Praktik Korupsi

Baca juga: Di KPK Anies Dicecar 8 Pertanyaan Terkait Program Rumah dan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Terkait laporan tersebut, dirinya mengungkapkan menunggu gerak cepat KPK untuk menidaklanjuti kasus dugaan korupsi tersebut.

Lisman pun menegaskan pihaknya siap bekerjasama dengan KPK untuk menyelamatkan kekayaan negara yang selama diduga dikorupsi oleh oknum pejabat di BUMN.

"Secara resmi data-data dan laporan kami ini juga untuk selanjutnya akan kami kordinasikan ke Bareskrim Mabes Polri dan Kejagung serta ditembuskan kepada Bapak Jokowi," jelasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved