Breaking News:

Pemilu 2024

Pemilu 2024, Partai Demokrat: Uji Materiil SK Pengesahan Perubahan AD/ART Dapat Jadi Preseden Buruk

Jika Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil SK Menkumham yang mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus partai, itu jadi preseden buruk.

KOMPAS.com/Indra Akuntono
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, di Jakarta, Senin (27/9/2021) mengatakan, SK Menkumham yang mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus Partai Demokrat bukan bagian dari peraturan perundang-undangan. Foto dok: Benny K Harman. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024 dan Pemilihan Presiden 2024, perseteruan antara Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat bersi Kongres Luar Biasa atau KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko belum menemukan titik temu.

Belakangan kelompok KLB pimpinan Moeldoko mengajukan permohonan uji materiil terhadap dua SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diteken pada 18 Mei 2020 dan 27 Juli 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, sementara SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.

Namun DPP Partai Demokrat berpendapat, jika Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil terhadap SK Menkumham yang mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus partai, maka itu dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia.

"Alasannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya, sementara SK Menkumham yang mengesahkan perubahan AD/ART dan daftar pengurus Partai Demokrat bukan bagian dari peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, di Jakarta, Senin (27/9/2021).

Pasal 24A UUD 1945, UU Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2011 mengatur MA soal uji materiil, kata dia.

Baca juga: Demokrat: PTUN Jakarta Harusnya Gugurkan Gugatan KLB Terhadap SK Menkumham, Ini Alasannya

Baca juga: Heboh Yusril Ihza Mahendra Bela Moeldoko Gugat Partai Demokrat, Rachland Nashidik Ungkit Anak YIM

“Jika permohonan ini dikabulkan MA jelas melabrak aturan hukum yang selama ini berlaku, karena menyamakan begitu saja AD dan ART partai politik dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata dia.

Ia juga menyampaikan Peraturan MA Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil juga mengatur termohon dalam permohonan uji materiil merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

“Partai politik dalam sistem ketatanegaraan jelas, terang-benderang, bukan badan atau pejabat tata usaha negara,” kata Harman.

Ia lanjut menerangkan jika ada sengketa terkait AD/ART yang diputuskan dalam kongres atau muktamar, maka pengurus atau anggota partai politik dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai, atau menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Baca juga: Demokrat Versi KLB Deli Serdang Tepis Moeldoko Terlibat dalam HUT Partai di Banten

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved