Hindari Data Ganda, Pemberian Bansos di Kabupaten Bekasi Diharapkan Tercatat Sistem Tersendiri

WARTAKOTALIVE.COM, CIKARANG — Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum menginginkan agar pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga bisa tercatat pada sistem tersendiri untuk menghindari adanya data ganda.

Selama ini, terdapat ketidakjelasan dan permasalahan data ganda sehingga beberapa warga yang telah menerima pemerintah bansos dari pusat, juga menerima bantuan dari pemerintah provinsi.

"Sepeti misalnya ada satu orang yang menerima bantuan dari pusat, tapi dia juga menerima bansos dari provinsi. Ini sering sekali terjadi," kata Fatma saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9/2021).

Terlebih lagi, terdapat banyak penggolongan para keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam beberapa program bansos.

Program yang disebutnya sebagai sistem layanan rujukan terpadu itu, bisa menghindari terjadinya data ganda.

"Apalagi jumlah bansos kan banyak, harus diklasifikasikan berapa orang DTKS-nya, berapa orang yang PKH, kemudian siapa yang dapat bantuan pusat, siapa yang dari pemprov. Nanti kan ketahuan agar tidak dobel datanya," ungkapnya.

Hal tersebut menjadi masalah klasik yang juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Namun sejumlah pemerintah kota/kabupaten telah berhasil mengembangkan program untuk menghindari data ganda.

"Memang permasalahannya teknis sekali, tapi tetap harus diselesaikan, beberapa daerah sudah membentuk program itu dan berhasil, seperti di Pekalongan," kata Fatma.