Gerindra Sebut PDI-P Terlalu Ngebet Gulirkan Interpelasi Formula E

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyebut, PDI Perjuangan terlalu ‘ngebet’ menggulirkan hak interpelasi Formula E.

Padahal kata Gerindra, masih banyak masalah dan hal demi kepentingan warga Jakarta yang lebih penting dibahas.

Hal itu dikatakan anggota Fraksi Gerindra Syarif, setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio dari Fraksi PDI Perjuangan Edi Marsudi memutuskan rapat interpelasi digelar Selasa (28/9/2021) besok.

“Saya sendiri hanya bertanya mengapa cepat banget, yang lain masih banyak yang nggak dibahas,” ujar Syarif saat dikonfirmasi pada Senin (29/9/2021).

Syarif juga heran dengan sikap dua fraksi penggagas interpelasi, PDI Perjuangan dan PSI yang begitu semangat memakai hak tersebut.

Dibanding memakai hak interpelasi, sebaiknya dewan fokus pada agenda rapat lain yang dinilai lebih penting.

“Rapat-rapat Perda yang lain mangkrak, ada empat Perda yang mangkrak dibahas. Kayak revisi RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), revisi Perda Covid-19, revisi RDTRZ (rencana detil tata ruang dan zonasi) dan Perda kawasan tanpa rokok,” katanya.

Syarif juga meminta kepada koleganya untuk tidak mengakali Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib).

Sebab dalam rapat penyusunan jadwal di Bamus pada Senin (27/9/2021), agenda pembahasan paripurna interpelasi Formula E tidak tertera.

“Undangan rapat Bamus agendanya tidak tercantum tentang interpelasi. Itu kan jadinya akal-akalan,” jelas Syarif.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta telah menjadwalkan rapat paripurna pandangan umum fraksi untuk memakai hak interpelasi pada Selasa (28/9/2021).

Hak interpelasi digulirkan Fraksi PDI Perjuangan dan PSI demi meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana Formula E yang digelar pada Juni 2022 mendatang.

Rencana rapat paripurna itu telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta pada Senin (27/9/2021) pagi.

“Tanggal 28 (September) atau besok paripurna jam 10 pagi,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai rapat Bamus di kantornya, Senin (27/9/2021).

Prasetio mengatakan, rapat paripurna interpelasi harus digulirkan karena telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat digulirkan minimal diajukan oleh 15 orang dan dua fraksi.

Sementara pada interpelasi kali ini, tercatat ada 33 anggota dewan dari dua fraksi yang mengajukan hak itu. Sebanyak 33 anggota dewan itu berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. (faf)