Diminta Perbaiki Data Bansos, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Panggil Dinas Sosial

WARTAKOTALIVE.COM, CIKARANG — Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum mengkritisi pemberian bantuan sosial yang dinilainya sering terdapat data ganda.

Oleh sebab itu, ia mengusul kan agar Pemkab Bekasi membuat program tersendiri yang mengolah data para keluarga penerima manfaat (KPM) beserta program yang diikutinya.

"Kalau mereka DTKS kan dapat bansosnya dari pusat, kalau sudah begitu kan tidak bisa kalau dia dapat bantuan dari provinsi, ini yang harus jelas, agar pemda tidak ragu dan menutup kemungkinan buat dobel data," ucap Fatma saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9/2021).

Tak hanya para KPM, bahkan pendampingnya juga diharapkan agar tercatat sehingga apabila nantinya terjadi data ganda, maka bansos tersebut bisa lebih mudah dikembalikan.

"Gunanya apa? Agar data terkumpul termasuk para pendamping yang jadi penangung jawab, sehingga saat ada bantuan, ini mereka terdata. Kan mereka kenal sama KPM-nya. Harusnya tahu siapa saja yang dapat doble, agar nantinya bisa dikembalikan bansosnya," katanya.

Untuk mewujudkan program yang disebutnya sebagai sistem layanan rujukan terpadu itu, Fatma menjelaskan bakal memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Bekasi untuk mendiskusikan hak tersebut.

"Makanya kami berencana untuk memanggil dinas sosial agar membuat olah sistem layanan rujukan terpadu," ungkap Fatma.

Keberhasilan pemberian bansos, sambung Fatma, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat lantaran disalurkan tepat sasaran.

"Nantinya akan berujung pada didapatkannya kredit kalau misalnya bansos itu dikembalikan apabila terdeteksi datanya dobel, berarti pemberian bansosnya sesuai harapan dan tepat sasaran," katanya. (*)